KOMA.ID – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid mengatakan bahwa pemilu harus dijalani dengan suasana yang damai, sejuk dan mengedepankan ukhuwah.
“Jika mau pemilu sukses, lakukan kompetisi secara sehat dan bermartabat. Karena di balik persaingan, ada persatuan yang harus dijaga dengan baik,” kata Habib Syakur kepada wartawan, Rabu (20/12).
Bagaimana agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga di tengah kompetisi yang sangat ketat seperti saat ini, ulama asal Malang Raya ini pun mengatakan bahwa kuncinya adalah dengan menghindari politisasi identitas.
Karena menurutnya, berpolitik dengan mengedepankan primordialisme justru tidak akan memberikan dampak yang baik, melainkan bakal memicu sisi negatif dari proses demokrasi tersebut.
“Nggak ada hasil yang baik dari politisasi agama, politisasi rasial, politisasi suku dan sebagainya. Jangan seret paksa isu-isu tersebut ke dalam politik praktis, hancur persatuan kita,” ujarnya.
Hal ini disampaikan Habib Syakur karena Indonesia memiliki pengaman buruk dalam politik yang justru memicu polarisasi yang sangat lebar dan keras. Yakni pada Pilkada 2017 silam. Di mana isu soal SARA sangat keras dimainkan oleh pendukung Anies-Sandi di Pilgub DKI Jakarta.
“Kita punya sejarah buruk, Pilkada DKI itu memicu polarisasi yang sulit diobati. Jangan ulangi lagi di Pemilu 2024 dengan menggunakan politik identitas. Kita harus bersama-sama memastikan agenda politik kita tidak memicu perpecahan antar sesama lagi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ulama asal Malang Raya ini pun mengajak anak muda dan seluruh masyarakat luas untuk segera memberikan reaksi kepada siapa pun yang mencoba menggunakan politisasi identitas dalam agenda kampanye, baik itu peserta pemilu, tokoh parpol maupun simpatisan.
“Kalau ada yang coba-coba munculkan politisasi identitas, segera kucilkan, beri sanksi sosial kepada dia, sebagai edukasi dan pengingat dia agar tidak mengulangi perbuatan buruknya itu,” tukasnya.
Di sisi lain, Habib Syakur memberikan pemahaman tentang politisasi identitas dan identitas politik. Dia diksi tersebut ditekankan Habib Syakur sangat berbeda sekali. Jika identitas politik, tidak ada larangan sama sekali. Sebab, setiap orang yang memiliki kesamaan suku, agama, ras, dan golongan sangat berhak mengajak sesamanya memilih sosok yang berasal dari kalangannya itu.
“Nah, itu bedanya identitas politik dan politisasi identitas. Kalau identitas politik boleh, karena itu sifatnya mengajak dan menyerukan saja,” tutur Habib Syakur.
Sementara politisasi identitas adalah memaksa orang lain untuk memilih sesuai dengan pilihan politiknya. Dan di tahap paling ekstrem, pemaksaan itu dibarengi dengan tekanan-tekanan baik fisik maupun psikis.
“Yang tidak boleh pak politik identitas, di mana politik dimaknai sebatas kalah menang dengan memaksakan orang lain memilih pilihannya, tidak tidak maka bisa dianggap dosa besar, hingga jenazahnya tidak boleh dishalatkan seperti di Pilkada DKI 2017 lalu, jangan sampai itu terjadi,” pungkasnya.
