KOMA.ID, JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, mendukung langkah Denny Indrayana yang membuka sayembara pembuktian keaslian ijazah pendidikan tingkat SMA atau sederajat milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan total hadiah mencapai Rp1,2 miliar.
Menurut Habib Syakur, polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran sebenarnya dapat diakhiri dengan cara sederhana. Gibran, kata dia, cukup menunjukkan ijazah SMA atau sederajatnya kepada publik untuk menjawab tudingan yang selama ini disampaikan Denny Indrayana.
“Kalau memang ijazahnya ada dan tidak ada persoalan, tunjukkan saja kepada publik. Selesai. Dengan begitu, tuduhan yang dilayangkan Denny Indrayana bisa dipatahkan dengan bukti yang konkret,” kata Habib Syakur, Kamis (20/8/2026).
Ia menilai pembuktian secara terbuka akan jauh lebih efektif dibandingkan membiarkan polemik berkembang melalui perdebatan di ruang publik dan media sosial.
Bahkan, Habib Syakur menyebut Gibran tidak harus turun langsung jika memang terdapat alasan tertentu yang membuatnya tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut sendiri.
Praktisi Hukum Ingatkan Bank Mandiri Jangan Asal Blokir Rekening, Harus Lindungi Hak Nasabah
Menurut dia, Gibran dapat memberikan kuasa kepada pihak yang dipercaya untuk menunjukkan ijazah SMA atau sederajat tersebut sekaligus membuktikan keasliannya.
“Kalau Gibran tidak mau atau tidak bisa menunjukkan sendiri, ya berikan kuasa kepada orang yang dipercaya untuk menunjukkan ijazah itu. Sekalian bantu para ternak Mulyono atau termul yang selama ini membela Gibran untuk mendapatkan hadiah Rp1,2 miliar itu,” ujarnya.
Jangan Biarkan Polemik Jadi Beban Pemerintahan
Habib Syakur menilai keterbukaan menjadi penting karena persoalan ijazah bukan sekadar menyangkut dokumen pribadi ketika seseorang telah menduduki jabatan publik.
Menurutnya, terus berlarutnya polemik justru berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap Gibran apabila tidak segera dijawab dengan bukti yang dapat diverifikasi.
“Kalau memang benar, tunjukkan. Jangan biarkan masyarakat terus bertanya-tanya. Karena semakin lama tidak ada pembuktian yang terang, semakin besar ruang bagi publik untuk berspekulasi,” katanya.
Habib Syakur menegaskan, dirinya mendukung pembuktian yang objektif dan tidak ingin polemik tersebut hanya menjadi perang narasi antara pihak yang mendukung maupun yang mengkritik Gibran.
Ia pun mengingatkan bahwa tudingan mengenai keabsahan ijazah harus dibuktikan melalui dokumen dan mekanisme verifikasi yang sah, bukan semata-mata berdasarkan opini atau tuduhan.
“Kalau Denny menantang dengan sayembara, ya jawab dengan bukti. Jangan dibalas dengan kemarahan atau narasi politik. Tunjukkan dokumennya, verifikasi, selesai,” tegasnya.
Singgung Kontroversi Putusan MK
Habib Syakur kemudian menyinggung perjalanan politik Gibran menuju kursi Wakil Presiden. Ia mengaitkannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2023 yang mengubah ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden, ketika MK dipimpin Anwar Usman, yang saat itu memiliki hubungan keluarga dengan Gibran.
Pernyataan tersebut disampaikan Habib Syakur sebagai kritik politik terhadap persepsi publik mengenai perjalanan Gibran menuju kontestasi Pilpres 2024.
“Sudah maju jadi cawapres dibantu putusan MK yang ketika itu dipimpin paman, Anwar Usman, masak sekarang urusan ijazah masih harus menjadi polemik juga?” ujarnya.
Namun, Habib Syakur menekankan bahwa polemik tersebut semestinya dapat dihentikan melalui pembuktian yang transparan. Ia tidak menyimpulkan ijazah Gibran bermasalah, tetapi menilai keterbukaan menjadi cara paling tepat untuk menjawab tudingan.
“Kalau ijazah itu benar dan sah, justru Gibran yang paling diuntungkan kalau dibuka dan diverifikasi. Jangan sampai persoalan yang sebenarnya sederhana malah menjadi beban kepercayaan publik terhadap Gibran dan pemerintahan secara keseluruhan,” pungkas Habib Syakur.
