KOMA.ID, JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, melontarkan kritik terbuka terhadap efektivitas program pembinaan mental dan integritas bagi para pejabat negara. Pernyataan ini disampaikan menyusul rentetan kasus rasuah yang tetap menjerat kepala daerah meski mereka telah mengikuti program retreat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
Habib Syakur menyoroti ironi di balik maraknya praktik suap dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para pejabat yang semestinya memegang teguh sumpah jabatan demi kepentingan rakyat.
“Indonesia ini kapan bisa benar-benar bebas dari korupsi? Kenapa masih saja ada pejabat daerah yang terjerat korupsi, suap, dan berbagai bentuk penyalahgunaan jabatan. Padahal mereka sudah disumpah atas nama Tuhan,” ujar Habib Syakur dalam keterangan tertulis, Rabu (29/7/2026).
Lebih lanjut, GNK menilai bahwa strategi pemberantasan korupsi di tanah air selama ini masih timpang karena terlalu mendahulukan aspek penindakan (penal policy) ketimbang mitigasi pencegahan yang komprehensif. KPK dinilai kerap bergerak setelah tindak pidana korupsi telanjur terjadi.
Menurutnya, program pembinaan seperti retreat yang diwajibkan bagi kepala daerah dan pejabat pemerintahan perlu dievaluasi secara menyeluruh. Hal ini mengingat sebagian pejabat yang kini berurusan dengan hukum merupakan mantan peserta program pembinaan tersebut.
Praktisi Hukum Ingatkan Bank Mandiri Jangan Asal Blokir Rekening, Harus Lindungi Hak Nasabah
“Mereka yang hari ini ditangkap aparat penegak hukum adalah para peserta retreat. Maka wajar publik bertanya, apakah retreat yang digagas Presiden Prabowo sudah efektif?” tegasnya. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa kritik tersebut diarahkan sebagai bentuk evaluasi sistemik terhadap metode dan materi pembinaan, bukan menyalahkan figur Presiden secara personal.
Sebagai bahan refleksi bersama, GNK mencatat adanya sejumlah besar pejabat negara yang tersandung kasus hukum dalam beberapa waktu terakhir, baik di tingkat kementerian maupun daerah. Kasus-kasus tersebut melibatkan berbagai unsur pemerintahan, termasuk ; sejumlah pejabat setingkat wakil menteri dan kepala badan strategis. Serta Sedikitnya 18 kepala daerah hasil Pilkada 2024, termasuk kasus terbaru yang menjerat Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro.
Menutup pandangannya, Habib Syakur mendesak pemerintah untuk menghadirkan mekanisme pengawasan pasca-pembinaan yang lebih ketat dan berkelanjutan. Tanpa kontrol yang disiplin, pendidikan antikorupsi dikhawatirkan hanya menjadi agenda seremonial belaka tanpa mampu
