KOMA.ID, JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, mengingatkan bahwa kritik yang disampaikan masyarakat terhadap pemerintah merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang harus dihormati.
Menurutnya, pemerintah seharusnya menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi, bukan memunculkan narasi yang berpotensi menimbulkan stigma terhadap para pengkritik.
Habib Syakur menilai, dalam beberapa waktu terakhir masyarakat menyampaikan berbagai masukan terkait sejumlah program pemerintah, mulai dari pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga pemberantasan korupsi.
Ia berpandangan bahwa kritik tersebut lahir dari kepedulian publik agar program pemerintah berjalan semakin baik.
“Kalau rakyat mengkritik soal MBG, soal koperasi desa, soal pemberantasan korupsi atau kebijakan lainnya, jangan langsung dipersepsikan sebagai sikap yang tidak mencintai negara. Justru banyak kritik muncul karena masyarakat ingin program pemerintah berhasil dan manfaatnya benar-benar dirasakan,” ujar Habib Syakur, Rabu (29/7/2026).
Praktisi Hukum Ingatkan Bank Mandiri Jangan Asal Blokir Rekening, Harus Lindungi Hak Nasabah
Menurutnya, dalam sistem demokrasi, pemerintah memang memiliki hak untuk memberikan penjelasan maupun membantah kritik yang dinilai tidak tepat.
Namun respons tersebut sebaiknya dilakukan dengan argumentasi, data, dan komunikasi yang menyejukkan, bukan dengan istilah-istilah yang berpotensi memecah persepsi masyarakat.
“Pemerintah tentu boleh memberikan klarifikasi, boleh menjawab kritik. Tetapi jawablah dengan data, dengan hasil kerja, dengan komunikasi yang baik. Jangan sampai muncul diksi yang kemudian ditafsirkan publik sebagai upaya memberi label kepada para pengkritik,” katanya.
Habib Syakur mengingatkan bahwa seorang kepala negara memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga ruang dialog yang sehat.
Oleh sebab itu, setiap pernyataan yang disampaikan kepada publik perlu mempertimbangkan dampak sosial dan politik yang dapat ditimbulkan.
“Seorang Presiden adalah pemimpin seluruh rakyat. Karena itu, setiap ucapan memiliki bobot yang besar. Pilihan kata yang kurang tepat bisa memunculkan persepsi yang berbeda-beda di tengah masyarakat. Maka yang dibutuhkan adalah narasi yang mempersatukan, bukan yang memunculkan sekat di ruang publik,” tuturnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak memperuncing polarisasi akibat perbedaan pandangan politik. Menurut Habib Syakur, pemerintah dan masyarakat sejatinya memiliki tujuan yang sama, yakni membangun Indonesia menjadi lebih baik.
“Kritik jangan dimaknai sebagai permusuhan. Begitu pula masyarakat hendaknya menyampaikan kritik secara santun dan objektif. Demokrasi akan sehat apabila pemerintah terbuka menerima masukan, sementara rakyat menyampaikan kritik dengan tanggung jawab. Hubungan keduanya bukan saling berhadapan, tetapi saling menguatkan demi kepentingan bangsa,” pungkasnya.
Diketahui bahwa di dalam pidato Harlah PKB ke 28 di JCC Senayan, Jakarta Pusat pada hari Kamis 23 Juli 2026, Presiden Prabowo menggunakan istilah “londo ireng” saat membahas adanya pihak-pihak yang menurutnya tidak berpihak pada kepentingan nasional.
Setelah pidato itu, sebagian masyarakat, akademisi, organisasi pers, dan aktivis menilai penggunaan istilah tersebut dapat memberi kesan bahwa kritik terhadap pemerintah disamakan dengan sikap yang tidak nasionalis. Dari sinilah muncul narasi bahwa pemerintah dianggap “anti kritik”.
