KOMA.ID, JAKARTA – Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo (GCP) H. Kurniawan mempertanyakan munculnya pernyataan mengenai penghasilan pengupas bawang yang disebut mencapai Rp700 ribu per kilogram dalam pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Belakangan, pernyataan itu menjadi sorotan dan memicu perdebatan di tengah masyarakat, termasuk di media sosial.
Kurniawan menilai persoalan tersebut tidak semestinya dianggap sepele karena muncul dalam sebuah pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden di forum resmi.
Praktisi Hukum Ingatkan Bank Mandiri Jangan Asal Blokir Rekening, Harus Lindungi Hak Nasabah
“Ini perkara serius. Sebab ini merupakan pidato kenegaraan. Pertanyaannya, siapa yang membuat pidato? Kenapa protokoler lalai? Apa maksud mereka? Siapa yang bertanggung jawab?” ujar Kurniawan dalam keterangannya, Selasa (18/8/2026).
Menurut Kurniawan, angka Rp700 ribu per kilogram untuk jasa mengupas bawang perlu diklarifikasi secara terbuka. Ia juga mempertanyakan bagaimana informasi tersebut dapat masuk ke dalam materi pidato Presiden tanpa melalui proses verifikasi yang memadai.
Polda Metro Jaya Pastikan Jakarta Tetap Aman, 71 Aksi dan Berbagai Kegiatan Dikawal Polisi
Karena itu, Kurniawan meminta agar proses penyusunan naskah pidato kenegaraan turut dievaluasi, termasuk menelusuri pihak yang memberikan data atau informasi terkait penghasilan pengupas bawang tersebut.
Dia bahkan menduga terdapat persoalan di lingkungan internal Presiden yang perlu mendapatkan perhatian serius. Kurniawan mencurigai kemungkinan adanya pihak tertentu yang sengaja memasukkan informasi tersebut sehingga berpotensi memengaruhi citra Presiden di hadapan publik.
“Lingkaran Presiden tidak bersih dan steril, ini tujuannya apa. Ini jebakan Batman. Saat ini orang-orang terdekat ini diduga mau menjatuhkan Prabowo,” katanya.
Kurniawan pun mendorong Presiden Prabowo untuk tidak mengabaikan polemik tersebut. Menurut dia, evaluasi perlu dilakukan agar setiap informasi yang masuk ke dalam pidato kenegaraan benar-benar berasal dari sumber yang valid dan telah melalui proses pemeriksaan.
Ia juga meminta pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan materi pidato diperiksa untuk mengetahui asal-usul pernyataan mengenai upah pengupas bawang tersebut.
Bagi Kurniawan, persoalan ini bukan sekadar mengenai angka Rp700 ribu per kilogram, melainkan menyangkut kredibilitas informasi yang disampaikan Presiden dalam forum kenegaraan.
Karena itu, ia berharap Presiden dapat mengambil langkah evaluasi terhadap pihak-pihak yang terlibat, termasuk apabila ditemukan adanya kepentingan tertentu di balik masuknya informasi tersebut ke dalam materi pidato.
“Ini perkara serius” yang disampaikan dalam forum kenegaraan, sehingga menurut Kurniawan, setiap informasi yang menjadi bagian dari pidato Presiden harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.
