Gulir ke bawah!
NKRI Harga Mati
NKRI Harga Mati
Nasional

Dapur MBG di Kampus Tuai Polemik, IPB dan Unhas Beda Sikap

Views
×

Dapur MBG di Kampus Tuai Polemik, IPB dan Unhas Beda Sikap

Sebarkan artikel ini
Dapur MBG di Kampus Tuai Polemik, IPB dan Unhas Beda Sikap
Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG). (Foto/Istimewa)

Koma.id Keterlibatan perguruan tinggi dalam pembangunan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai pro dan kontra. Sejumlah kampus mulai mengambil peran, namun kritik juga bermunculan terkait fungsi dan potensi konflik kepentingan.

IPB University menyatakan kesiapan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Bogor mulai Mei 2026. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari permintaan Badan Gizi Nasional (BGN) agar perguruan tinggi turut berkontribusi dalam pelaksanaan program MBG.

Silakan gulirkan ke bawah

Rektor IPB, Arif Satria, menyebut pembangunan SPPG berpotensi dilakukan lebih dari satu unit dan akan diperluas pada Juni mendatang.

“Kami siap membangun SPPG di sekitar kampus agar distribusi makanan ke sekolah-sekolah bisa berjalan efektif. Ini bukan hanya dapur, tapi bagian dari ekosistem,” ujar Arif, dikutip Senin (4/5/2026).

Menurutnya, SPPG tidak hanya berfungsi sebagai dapur penyedia makanan bergizi, tetapi juga sebagai model ekosistem terintegrasi. Program ini diharapkan melibatkan petani lokal, memperkuat rantai pasok dalam negeri, serta menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa.

“SPPG bisa menjadi laboratorium hidup untuk mahasiswa dan dosen, mulai dari riset keamanan pangan, efisiensi energi, hingga pengelolaan limbah,” tambahnya.

IPB juga terlibat sebagai center of excellence dalam program MBG bersama Bappenas, Badan Gizi Nasional, dan UNICEF, termasuk dalam penyusunan pelatihan dan kajian program.

Namun, implementasi SPPG oleh kampus tidak lepas dari kritik. Sorotan muncul terhadap langkah Universitas Hasanuddin yang telah lebih dulu meresmikan SPPG di Makassar.

Direktur LBH Makassar, Zulkifli Muhdar, menilai keterlibatan kampus berpotensi menyimpang dari fungsi utamanya sebagai institusi pendidikan.

“Kampus seharusnya fokus pada fungsi pendidikan dan pengembangan ilmu. Keterlibatan langsung dalam program seperti ini berisiko menimbulkan konflik kepentingan,” ujar Zulkifli.

Ia juga mengkritik pelaksanaan program MBG yang dinilai masih menyisakan persoalan, mulai dari transparansi anggaran hingga potensi dampak di lapangan seperti kasus keracunan makanan.

Di sisi lain, pihak kampus membantah kritik tersebut. Kepala Humas Universitas Hasanuddin, Ishaq Rahman, menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional.

“Kampus tidak hanya menjalankan tridharma secara klasik, tetapi juga harus berkontribusi langsung pada persoalan bangsa. Keterlibatan ini justru bisa memperbaiki tata kelola program,” ujarnya.

Menurutnya, kehadiran kampus dalam program MBG dapat memberikan dampak jangka panjang, terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui intervensi gizi yang lebih baik.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.