JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus tetap dilanjutkan meskipun saat ini tengah menghadapi berbagai persoalan tata kelola dan dugaan penyimpangan.
Menurut Habib Syakur, menghentikan atau menghapus program MBG justru akan merugikan jutaan anak Indonesia yang selama ini sangat membutuhkan dukungan pemenuhan gizi, terutama mereka yang tinggal di daerah pedalaman, kawasan terpencil, dan keluarga kurang mampu.
“Program Makan Bergizi Gratis ini jangan dihapus. Secara niat dan tujuan, program ini sangat baik karena menyangkut masa depan generasi bangsa. Banyak anak-anak Indonesia, khususnya di pedalaman dan daerah yang sulit aksesnya, sangat membutuhkan program seperti ini,” kata Habib Syakur dalam keterangannya, Sabtu (13/6/2026).
Ia menilai polemik yang terjadi saat ini tidak boleh dijadikan alasan untuk mengubur program yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah melakukan evaluasi total terhadap sistem pengelolaan agar program berjalan sesuai tujuan awalnya.
Menurutnya, persoalan utama yang harus dibenahi adalah ketepatan sasaran, transparansi pengelolaan anggaran, kualitas pengawasan, hingga mekanisme distribusi manfaat agar benar-benar dirasakan oleh kelompok yang membutuhkan.
Polda Metro Amankan Dua Pembawa Bom Molotov Saat Hendak Gabung Demo Mahasiswa UI di Banhil
“Yang harus diperbaiki adalah tata kelolanya. Program harus tepat sasaran, tepat guna, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme. Itu yang harus menjadi fokus perbaikan pemerintah,” ujarnya.
Habib Syakur bahkan menyebut pihak-pihak yang secara serampangan menuntut penghapusan MBG tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sebagai sikap yang tidak adil.
Menurutnya, di tengah masih banyaknya anak Indonesia yang menghadapi persoalan gizi dan keterbatasan ekonomi, menyerukan penghapusan program secara total merupakan tindakan yang berpotensi mengabaikan hak-hak masyarakat kecil.
“Kalau ada yang menuntut agar MBG dihapus total, menurut saya itu sikap yang dzalim. Jangan karena ada oknum yang bermasalah lalu jutaan anak Indonesia yang membutuhkan ikut menjadi korban. Yang salah adalah pelakunya, bukan programnya,” tegasnya.
Ia menilai negara tetap memiliki kewajiban hadir untuk memastikan generasi muda memperoleh asupan gizi yang memadai sebagai investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Karena itu, Habib Syakur mendorong pemerintah melakukan moratorium terhadap proyek-proyek MBG yang terindikasi bermasalah guna memberikan ruang perbaikan sistem secara menyeluruh.
“Kalau ada proyek yang bermasalah, moratorium dulu, evaluasi total, perbaiki sistemnya. Tapi jangan menghentikan program nasional yang manfaatnya dirasakan rakyat kecil,” katanya.
Terkait dugaan korupsi yang kini tengah menjadi perhatian publik, Habib Syakur meminta aparat penegak hukum bertindak tegas dan profesional dengan mengusut seluruh pihak yang terlibat tanpa pandang bulu.
Ia menegaskan bahwa setiap rupiah uang rakyat yang digunakan dalam program MBG harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
“Soal korupsi, harus diusut sampai tuntas. Siapa pun yang terlibat wajib diproses hukum tanpa melihat jabatan atau kedudukannya. Jangan ada yang kebal hukum. Ini menyangkut uang rakyat dan masa depan anak-anak Indonesia,” ujarnya.
Lebih lanjut, Habib Syakur menilai keberhasilan pemberantasan korupsi dalam program MBG akan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Ini juga menyangkut marwah Presiden Prabowo. Jangan sampai program yang mulia dan berpihak kepada rakyat dirusak oleh segelintir oknum yang mencari keuntungan pribadi. Justru dengan membersihkan program ini dari korupsi dan memperbaiki tata kelolanya, MBG bisa menjadi legacy besar Presiden Prabowo dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” pungkasnya.
