Koma.id – Ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan berhenti beroperasi sementara di sejumlah daerah akibat belum cairnya anggaran operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Kondisi tersebut memicu kekhawatiran mengenai keberlangsungan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman mengatakan pemerintah memahami kendala yang terjadi di lapangan. Menurutnya, BGN saat ini tengah melakukan penataan ulang organisasi dan pengelolaan anggaran agar program dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel.
“BGN sedang melakukan penataan organisasi dan anggaran sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih baik ke depan. Ini bagian dari proses pembenahan,” kata Dudung, dikutip Kamis (11/6/2026).
Ia menegaskan pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan program MBG sebagai salah satu agenda strategis nasional untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Dudung menjelaskan penyesuaian yang dilakukan BGN merupakan langkah untuk memastikan penggunaan anggaran negara dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, pemerintah tidak ingin pelaksanaan program yang memiliki anggaran sangat besar tersebut justru menimbulkan persoalan tata kelola di kemudian hari.
BGN Lakukan Restrukturisasi Pascakasus Korupsi
Penataan ulang di tubuh BGN dilakukan di tengah upaya pemerintah memperbaiki tata kelola lembaga tersebut setelah Kejaksaan Agung mengungkap dugaan korupsi dalam pelaksanaan Program MBG.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG periode 2025-2026.
Penyidik menduga terjadi penyimpangan dalam pengelolaan program, mulai dari dugaan jual beli izin pendirian SPPG, penyalahgunaan insentif operasional dapur MBG, hingga keterlibatan yayasan yang tidak memenuhi syarat sebagai mitra BGN.
Kasus tersebut membuat pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program, termasuk sistem penyaluran anggaran kepada mitra dapur MBG di berbagai daerah.
Operasional Dapur Terganggu
Sejumlah pengelola SPPG sebelumnya mengeluhkan keterlambatan pencairan dana operasional yang menyebabkan aktivitas dapur terhenti sementara. Beberapa dapur bahkan dilaporkan kesulitan membeli bahan baku makanan, membayar tenaga kerja, hingga menutup biaya distribusi makanan ke sekolah-sekolah.
Akibat kondisi tersebut, ratusan dapur MBG di sejumlah wilayah terpaksa menghentikan layanan sambil menunggu kepastian pencairan anggaran dari pemerintah.
Meski demikian, pemerintah memastikan penghentian operasional tersebut bersifat sementara dan tidak akan menghentikan program MBG secara keseluruhan.
Pemerintah Pastikan Program Tetap Berjalan
Dudung menegaskan Presiden Prabowo tetap memberikan perhatian penuh terhadap keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis. Pemerintah, kata dia, sedang menyiapkan langkah-langkah percepatan agar pelayanan kepada masyarakat dapat kembali berjalan normal.
“Kami memastikan program prioritas Presiden tetap berjalan. Yang sedang dilakukan sekarang adalah pembenahan agar pelaksanaannya semakin baik, transparan, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo yang menargetkan jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia. Pemerintah menilai program tersebut menjadi instrumen penting untuk menekan angka stunting, meningkatkan kualitas gizi anak, serta mendukung pembangunan sumber daya manusia jangka panjang.
Hingga saat ini, BGN masih melakukan pendataan dan evaluasi terhadap seluruh SPPG yang terdampak keterlambatan pencairan anggaran sembari menyusun langkah lanjutan untuk mengembalikan operasional dapur MBG secara bertahap di berbagai daerah.
