KOMA.ID, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengakui masih terdapat persoalan serius dalam tata kelola pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyebut telah terjadi pelanggaran yang berakar pada tidak transparannya tata kelola sehingga menjadi pekerjaan rumah utama yang harus segera dibenahi.
Pengakuan tersebut disampaikan Sudaryono usai dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BGN di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026).
“Kita atau kami mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola,” kata Sudaryono.
Hendardi Kritik Pelibatan Babinsa Awasi Pajak: Militerisasi Urusan Sipil yang Inkonstitusional
Menurutnya, persoalan tersebut menjadi tantangan besar yang akan menjadi prioritas selama memimpin BGN.
Ia menegaskan seluruh sistem pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis akan dievaluasi agar lebih transparan dan akuntabel.
“Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN, tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian, dan lembaga yang lain, saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki,” ujarnya.
Sudaryono menegaskan praktik pengelolaan yang tidak transparan harus diakhiri. Ia juga mendorong digitalisasi sistem agar setiap proses memiliki jejak administrasi yang dapat diawasi.
“Yang tidak transparan harus kita buat transparan, mungkin barangkali kalau ada yang masih manual bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya, dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi, dan segalanya harus terang benderang,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa Program MBG menggunakan anggaran negara yang bersumber dari masyarakat sehingga setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan.
“Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat, tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program,” katanya.
Sudaryono juga menegaskan komitmennya menerapkan zero toleransi terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan Program MBG.
“Zero toleran untuk praktik-praktik korupsi dan hengki-pengki, dan copet-copetan sebagaimana barangkali ini yang paling dibenci oleh seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Menurut Sudaryono, pembenahan tata kelola akan dilakukan secara menyeluruh dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan di BGN.
