KOMA.ID, JAKARTA – Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, berharap Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mampu melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Fernando, pelantikan Sudaryono yang langsung diikuti dengan terbentuknya tim kerja baru di lingkungan BGN menjadi momentum untuk memperbaiki pelaksanaan program prioritas pemerintah tersebut.
“Pelantikan Sudaryono sudah disambut dengan tim kerja yaitu deputi dan sekretaris utama yang baru saja dilantik,” ujar Fernando dalam keterangannya, Kamis (23/7/2026).
Ia berharap jajaran baru BGN yang disebut memiliki kompetensi sesuai bidangnya mampu membawa perubahan agar manfaat program MBG benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu hamil.
“Diharapkan Sudaryono dengan tim kerja yang baru sesuai dan diklaim memiliki kompetensi sesuai dengan jabatannya akan mampu memperbaiki tata kelola MBG sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh anak-anak dan ibu hamil,” katanya.
Dilantik Jadi Kepala BGN, Sudaryono Ucap Innalillahi dan Janji Benahi Tata Kelola: MBG Program Besar Uang Rakyat
Meski demikian, Fernando menilai masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus menjadi perhatian Sudaryono dalam menjalankan tugas sebagai Kepala BGN.
“Saya tetap ada perbaikan yang dilakukan oleh Sudaryono agar sukses menjalankan tugas sebagai kepala BGN,” ujarnya.
Fernando menyebut aspek tata kelola dan transparansi anggaran harus menjadi prioritas utama. Menurutnya, masyarakat perlu diberikan ruang untuk melakukan kontrol terhadap penggunaan anggaran BGN.
“Pertama Sudaryono harus melakukan terkait dengan tata kelola MBG dan pemanfaatan anggaran BGN sehingga masyarakat bisa melakukan kontrol dan pengawasan,” kata Fernando.
Ia juga meminta BGN membuka informasi mengenai mitra pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara transparan kepada publik.
“Kedua, publikasikan secara terbuka dan transparan mitra yang mengelolah SPPG,” ujarnya.
Selain itu, Fernando mengingatkan agar pengelolaan SPPG tidak melibatkan institusi TNI dan Polri sebagai mitra pelaksana, melainkan lebih diarahkan untuk membantu fungsi pengawasan.
“Ketiga, jangan lagi melibatkan TNI dan Polri sebagai mitra untuk mengelola SPPG supaya bisa diajak sebagai mitra untuk melakukan pengawasan pengelolaan SPPG agar sesuai dengan standar yang ditentukan oleh BGN,” jelasnya.
Fernando juga meminta BGN menetapkan standar menu yang wajib diberikan kepada penerima manfaat setiap hari. Menurutnya, hal tersebut penting untuk memastikan kualitas gizi dalam program MBG tetap terjaga.
“Keempat, tentukan menu yang wajib diberikan setiap harinya oleh SPPG kepada para penerima manfaat,” katanya.
Selain standar menu, ia juga mendorong adanya sistem pelaporan yang mudah diakses oleh SPPG maupun penerima manfaat terkait pelaksanaan program.
“Kelima, buat sistem untuk menerima laporan dari SPPG dan penerima manfaat terkait dengan menu yang diberikan setiap harinya,” ujar Fernando.
Ia menilai kritik dan masukan dari masyarakat harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menyempurnakan program MBG.
“Keenam, jangan anti terhadap kritik dan masukan yang diberikan oleh masyarakat termasuk para penerima manfaat,” tegasnya.
Fernando juga meminta BGN memberikan sanksi tegas terhadap SPPG yang tidak menjalankan standar maupun ketentuan yang telah ditetapkan.
“Ketujuh, berikan sanksi yang tegas berupa pemutusan mitra bagi SPPG yang tidak melaksanakan standar sesuai dengan ketentuan BGN,” tuturnya.
Lebih lanjut, Fernando menilai kedekatan Sudaryono dengan Presiden Prabowo Subianto harus menjadi energi positif untuk mempercepat keberhasilan program MBG.
Menurutnya, posisi tersebut harus dimanfaatkan untuk mendorong inovasi dan pembenahan agar program tersebut benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
“Kedekatan Sudaryono dengan Presiden Prabowo Subianto harus dijadikan semangat untuk mensukseskan program MBG dan selalu melakukan inovasi serta pembenahan agar MBG betul-betul dirasakan manfaatnya,” pungkas Fernando.
