KOMA.ID, JAKARTA – Pemerhati kebijakan pendidikan dan transportasi Darmaningtyas atau yang dikenal dengan sapaan Ki Darmaningtyas mengkritik pendirian Universitas Republik Indonesia (URI). Ia menilai keberadaan perguruan tinggi tersebut justru menunjukkan ketidakjelasan arah kebijakan pendidikan nasional di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Ki Darmaningtyas, kebijakan pendidikan seharusnya disusun berdasarkan kajian mendalam terhadap kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan, bukan berdasarkan gagasan yang tidak memiliki pijakan kuat.
Kemendikdasmen Kampanyekan Pembatasan Gawai dan Dorong Anak Lebih Banyak Bermain Langsung
“Pendirian Universitas RI (URI) yang dipimpin oleh Gubernur ini memperjelas ketidak-jelasan arah kepemimpinan Presiden Prabowo terutama dalam bidang pendidikan,” ujar Ki Darmaningtyas dalam keterangannya, Kamis (23/7/2026).
Mentan Targetkan Swasembada Gula 2029
Ia menilai sejumlah kebijakan pendidikan yang diambil pemerintah belum sepenuhnya menjawab persoalan mendasar yang saat ini dihadapi dunia pendidikan Indonesia.
“Kebijakan-kebijakannya tidak didasarkan pada fakta lapangan tapi oleh halusinasinya,” katanya.
Ki Darmaningtyas juga mengingatkan bahwa pendirian institusi pendidikan baru harus mempertimbangkan tata kelola pendidikan nasional yang selama ini sudah memiliki berbagai jenjang dan lembaga penyelenggara.
Menurutnya, keberadaan URI berpotensi menambah kompleksitas dalam pengelolaan pendidikan nasional apabila tidak memiliki arah dan pembagian peran yang jelas dengan institusi pendidikan yang sudah ada.
“URI akan menambah keruwetan pengelolaan Diknas,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah lebih fokus memperbaiki persoalan pendidikan yang masih menjadi tantangan besar, seperti kualitas pembelajaran, kesejahteraan tenaga pendidik, pemerataan akses pendidikan, hingga peningkatan mutu perguruan tinggi yang telah ada.
Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur URI
Sebagai informasi, Universitas Republik Indonesia (URI) merupakan perguruan tinggi baru yang pada Rabu (22/7/2026) telah melaksanakan pelantikan Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur, dan Prof. Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur URI.
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari pembentukan struktur kepemimpinan universitas yang menggunakan nomenklatur berbeda dari perguruan tinggi pada umumnya.
Dalam struktur URI, pimpinan universitas disebut sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, yang bertugas memimpin penyelenggaraan institusi pendidikan tersebut.
Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur URI berlangsung pada Rabu, 22 Juli 2026, dan menjadi momentum awal operasional kepemimpinan universitas tersebut.
Meski demikian, keberadaan URI masih menuai sorotan dari sejumlah pihak, termasuk Ki Darmaningtyas yang mempertanyakan urgensi serta arah kebijakan pendiriannya di tengah berbagai persoalan pendidikan nasional yang masih membutuhkan perhatian pemerintah.
