KOMA.ID, JAKARTA – Koordinator SIAGA 98 Hasanuddin menilai kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo masih relevan dalam menjaga stabilitas keamanan nasional serta mendukung agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Penilaian tersebut disampaikan Hasanuddin di tengah munculnya wacana mengenai pergantian Kapolri dalam beberapa hari terakhir.
Menurut Hasanuddin, pergantian Kapolri tidak semestinya didasarkan pada tekanan opini atau satu peristiwa tertentu. Keputusan tersebut harus mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara secara menyeluruh.
“Namun, pergantian Kapolri tidak dapat dipandang hanya dari satu peristiwa atau tekanan opini sesaat. Keputusan tersebut merupakan hak prerogatif Presiden yang harus didasarkan pada kepentingan bangsa dan negara secara menyeluruh,” kata Hasanuddin dalam keterangannya, Selasa (21/7/2026).
Hasanuddin menilai, Jenderal Listyo Sigit memiliki rekam jejak penting dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Salah satunya terlihat dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 yang berlangsung relatif aman dan kondusif.
Menurut dia, keberhasilan menjaga keamanan dalam momentum politik nasional tersebut menjadi modal penting bagi keberlanjutan pemerintahan dan pembangunan nasional.
“Jenderal Listyo Sigit Prabowo memiliki catatan penting dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, khususnya pada penyelenggaraan Pemilu 2024 yang berlangsung relatif aman dan kondusif,” ujarnya.
Di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Hasanuddin juga menyebut Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit telah menunjukkan dukungan terhadap berbagai program pemerintah.
Ia menilai, stabilitas keamanan merupakan salah satu fondasi penting agar agenda pembangunan dan program strategis pemerintah dapat berjalan secara berkelanjutan.
Dari sisi administratif, Hasanuddin menilai belum terdapat faktor mendesak yang mengharuskan pergantian Kapolri. Terlebih, Jenderal Listyo Sigit masih memiliki masa dinas yang relatif panjang dengan adanya perubahan ketentuan usia pensiun dalam revisi Undang-Undang Polri.
“Karena itu, apabila wacana pergantian hanya didasarkan pada peristiwa yang dikaitkan dengan “Febri Adryansah”, langkah tersebut berpotensi dinilai terlalu reaktif,” katanya.
Menurut Hasanuddin, institusi Polri yang memiliki tanggung jawab besar terhadap keamanan nasional membutuhkan kepemimpinan yang dijaga melalui pertimbangan objektif dan menyeluruh.
“Institusi sebesar Polri memerlukan kepemimpinan yang dijaga melalui pertimbangan objektif, bukan semata-mata respons terhadap dinamika sesaat,” tuturnya.
Kapolri Harus Memiliki Integritas dan Loyalitas
Hasanuddin mengatakan, apabila Presiden pada suatu waktu memutuskan melakukan regenerasi kepemimpinan di tubuh Polri, maka sosok pengganti Kapolri harus dipilih melalui pertimbangan yang matang.
Sejumlah nama yang beredar di ruang publik di antaranya Komjen Pol. Dedi Prasetyo, Komjen Pol. Suyudi Ario Seto, Irjen Pol. Rudi Darmoko, hingga Komjen Pol. Karyoto.
Namun, Hasanuddin menilai jabatan Kapolri membutuhkan kombinasi berbagai kualitas kepemimpinan.
“Jabatan Kapolri membutuhkan kombinasi kepemimpinan, kemampuan manajerial, integritas, pengalaman operasional, serta kemampuan membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, dan yang terpenting layolitas,” ucapnya.
Ia menegaskan, seluruh penilaian tersebut merupakan kewenangan Presiden berdasarkan informasi dan pertimbangan strategis yang dimiliki.
Di sisi lain, Hasanuddin menilai Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian besar terhadap loyalitas dan pengabdian para pejabat yang membantu pemerintahan.
Menurutnya, setiap pergantian pejabat tinggi negara tidak selalu harus dimaknai sebagai bentuk evaluasi negatif terhadap pejabat sebelumnya.
“Karakter tersebut memberikan pesan bahwa setiap pergantian pejabat tinggi negara bukan dimaksudkan sebagai bentuk menjatuhkan seseorang, melainkan bagian dari kebutuhan organisasi dan strategi pemerintahan,” ujar Hasanuddin.
Pernyataan Mensesneg Jadi Sinyal Stabilitas
Hasanuddin juga menyoroti pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menegaskan belum ada rencana perombakan kabinet dalam waktu dekat.
Pernyataan tersebut, menurut Hasanuddin, dapat dibaca sebagai sinyal bahwa Presiden masih menempatkan stabilitas pemerintahan sebagai salah satu prioritas utama.
“Terlebih, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi baru-baru ini menegaskan bahwa belum ada rencana perombakan kabinet dalam waktu dekat, artinya sinyal bahwa belum akan ada pergantian Kapolri,” katanya.
Hasanuddin menegaskan, kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit saat ini masih memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan nasional dan mendukung agenda pemerintahan.
“Apabila Presiden masih menilai kepemimpinan Kapolri saat ini relevan untuk mendukung agenda nasional, maka mempertahankan Jenderal Listyo juga merupakan pilihan yang sama sahnya,” pungkasnya.
