KOMA.ID, JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja komunikasi publik Istana yang dinilainya semakin sering memicu kontroversi di tengah masyarakat. Ia bahkan menyarankan Presiden Prabowo Subianto segera melakukan penataan ulang terhadap jajaran komunikasi kepresidenan agar tidak terus menjadi beban politik bagi pemerintah.
Menurut Habib Syakur, komunikasi publik merupakan salah satu instrumen terpenting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun dalam beberapa waktu terakhir, ia melihat sejumlah pernyataan dari lingkaran Istana justru lebih banyak menimbulkan polemik baru dibanding menjelaskan kebijakan pemerintah secara utuh.
“Presiden Prabowo harus berani melakukan evaluasi serius terhadap tim komunikasi Istana. Jangan sampai yang seharusnya menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan rakyat malah berubah menjadi sumber kegaduhan yang merugikan pemerintah sendiri,” kata Habib Syakur dalam keterangannya, Sabtu (13/6/2026).
Ia menilai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi layak diberi peran lebih besar sebagai juru bicara utama pemerintah karena dinilai memiliki kemampuan komunikasi yang lebih tenang, terukur, dan mampu menjelaskan kebijakan negara secara komprehensif.
Menurutnya, setiap kali muncul isu sensitif yang membutuhkan klarifikasi pemerintah, penjelasan Prasetyo Hadi justru lebih mudah diterima masyarakat dibandingkan sejumlah figur lain yang selama ini sering menjadi sorotan publik.
Polda Metro Amankan Dua Pembawa Bom Molotov Saat Hendak Gabung Demo Mahasiswa UI di Banhil
Terlebih yang menjadi penekanan Habib Syakur adalah, juru bicara Istana wajib memiliki kemampuan untuk menangkap public common sense, sehingga dalam menjawab pertanyaan dan kritikan hingga masukan publik bisa memberikan ketenangan, bukan sebaliknya.
“Saya melihat setiap kali Pak Prasetyo Hadi berbicara, suasana publik cenderung lebih kondusif. Penjelasannya jelas, tidak emosional, tidak menimbulkan tafsir liar, dan mampu menjelaskan posisi pemerintah secara baik. Jadi paham public common sense itu wajib,” ujarnya.
Sebaliknya, Habib Syakur menilai beberapa figur yang selama ini berada di garis depan komunikasi Istana justru kerap memunculkan kontroversi yang memperburuk persepsi masyarakat terhadap pemerintah.
“Kalau sebuah pernyataan pejabat justru memancing kemarahan publik, memunculkan kegaduhan baru, bahkan membuat Presiden harus menanggung dampak politiknya, maka itu harus menjadi bahan evaluasi serius. Jangan sampai komunikasi publik pemerintah malah menjadi sumber masalah,” tegasnya.
Habib Syakur secara khusus menyoroti polemik yang beberapa kali muncul dari pernyataan-pernyataan pejabat komunikasi di lingkungan Istana. Menurutnya, pemerintah saat ini membutuhkan komunikator yang mampu membangun empati publik, bukan sekadar menyampaikan narasi formal birokrasi.
“Pemerintah sedang menghadapi banyak tantangan, mulai dari ekonomi, harga kebutuhan pokok, energi, hingga berbagai program strategis nasional. Dalam situasi seperti ini rakyat membutuhkan penjelasan yang menenangkan, bukan komunikasi yang justru memicu perdebatan baru,” katanya.
Ia menegaskan bahwa komunikasi publik bukan sekadar urusan teknis menyampaikan informasi, melainkan bagian penting dari kepemimpinan negara. Karena itu, Presiden Prabowo perlu memastikan orang-orang yang berbicara atas nama pemerintah benar-benar memahami psikologi publik dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat.
“Jangan sampai kerja keras Presiden di lapangan justru terganggu karena kesalahan komunikasi dari orang-orang di sekelilingnya. Komunikasi yang buruk bisa menggerus kepercayaan publik lebih cepat daripada kegagalan program itu sendiri,” tuturnya.
Habib Syakur pun menyarankan agar Prasetyo Hadi dijadikan wajah utama komunikasi Istana guna menciptakan narasi pemerintah yang lebih konsisten dan menenangkan.
“Kalau tujuan pemerintah adalah meredam polemik dan memperkuat kepercayaan publik, maka figur yang terbukti mampu menjelaskan kebijakan secara baik harus diberi ruang lebih besar. Saya melihat Pak Prasetyo Hadi memiliki kapasitas itu dan layak menjadi juru bicara utama Istana,” pungkasnya.
