Koma.id — Temuan mengejutkan datang dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu pabrik air minum dalam kemasan (AMDK) merek Aqua di Kabupaten Subang. Dalam kunjungannya tersebut, Dedi menemukan bahwa sumber air yang digunakan pabrik bukan berasal dari mata air pegunungan sebagaimana diklaim dalam label kemasan produk.
Video hasil sidak itu pun viral di media sosial dan memicu perdebatan publik mengenai transparansi industri air minum dalam kemasan serta keabsahan klaim sumber air pegunungan yang digunakan.
Namun, di balik sorotan terhadap pihak pabrikan, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi, justru mengingatkan agar pemerintah tidak sekadar menyalahkan pelaku industri. Menurutnya, akar persoalan terletak pada kegagalan negara dalam memenuhi hak dasar masyarakat terhadap akses air bersih.
“Sebelum menyalahkan pihak pabrik, pemerintah seharusnya bercermin pada kegagalannya sendiri menyediakan air bersih bagi rakyat,” ujar Islah Bahrawi saat dimintai tanggapannya, Jumat (24/10).
Ia menilai bahwa praktik bisnis industri air minum seperti Aqua tidak bisa dipisahkan dari lemahnya kebijakan negara dalam mengelola sumber daya air. Menurutnya, selama pemerintah belum mampu memastikan akses air bersih yang merata, ruang bagi sektor swasta untuk mengambil peran besar dalam penyediaan air akan terus terbuka.
“Persoalannya bukan hanya di praktik bisnis industri air minum, tetapi pada lemahnya kebijakan dan tata kelola sumber daya air oleh negara. Rakyat akhirnya dipaksa membeli air bersih karena pemerintah gagal memenuhinya,” tegas Islah.
Islah juga menyoroti potensi ketimpangan ekonomi yang muncul akibat komersialisasi sumber daya air. Menurutnya, situasi di mana masyarakat sulit mengakses air bersih sementara perusahaan besar mendapat izin eksploitasi sumber air adalah bentuk ketidakadilan struktural yang perlu dikoreksi.
“Negara semestinya hadir, bukan sekadar jadi penonton. Jangan sampai rakyat kehausan sementara airnya dikuasai korporasi,” pungkasnya.
Sementara itu, pihak Danone-Aqua hingga kini belum memberikan keterangan resmi terkait temuan Gubernur Jawa Barat tersebut. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat juga dikabarkan tengah meninjau ulang izin lingkungan dan pemanfaatan sumber air oleh pabrik di wilayah Subang.
