Koma.id – Hasil penilaian positif terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri oleh pakar kesehatan beberapa waktu lalu memperoleh apresiasi sejumlah pihak sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan nasional.
Analis Intelijen dan Keamanan Ngasiman Djoyonegoro mengungkapkan bahwa komitmen Polri dalam pelayanan publik selalu diupayakan secara serius.
YLBHI: Urusan Begal Bukan Tugas Tentara
“Pengalaman Polri dalam menyelenggarakan sejumlah layanan publik saya kira membuat Polri memiliki kesiapan yang cukup dalam penyelenggaraan SPPG,” ujar pria yang akrab disapa Simon.
Sekarang Bukan Lagi Isu Dwifungsi, TNI Dinilai Sudah Masuk ke Semua Sektor Dari MBG hingga Koperasi
Saat ini, Polri mengelola 672 SPPG dan ditargetkan bisa sampai 1.000-1.500 unit dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Semua dapur yang sudah ada dilengkapi dengan standar operasional dan prosedur (SOP) sesuai dengan ketentuan Badan Gizi Nasional (BGN).
Setiap SPPG Polri juga dilengkapi dengan empat uji laboratorium, yaitu uji formalin, uji boraks, uji pewarna, dan uji biologi.
SOP dan uji laboratorium menjadi standar pelayanan untuk menjamin bahwa setiap paket makanan yang keluar dari dapur dipastikan kelayakan dan kesehatannya.
Menurut Simon, peran Polri dalam pelayanan publik sebelumnya seperti pelayanan STNK, SIM, Patroli Keamanan, Pelayanan Bencana, Pelayanan Hukum, dan lainnya membentuk karakter kelembagaan yang selalu mempersiapkan diri ketika hendak menyelenggarakan layanan model baru.
Karena itu, Simon mengusulkan kepada BGN agar membangun benchmarking SPPG Polri untuk acuan standar tertinggi dalam pelayanan penyelenggaraan gizi nasional ini. “Ini semua untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik negara kepada masyarakatnya,” kata Simon.
