Koma.id – Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) mendukung langkah evaluasi dan moratorium sementara terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, asosiasi mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan ketidakpastian yang justru merugikan mitra pelaksana, investor, maupun penerima manfaat program.
Sikap tersebut disampaikan APPMBGI menyusul berbagai persoalan yang membayangi pelaksanaan MBG dalam beberapa waktu terakhir, mulai dari kasus hukum yang menyeret sejumlah pejabat Badan Gizi Nasional (BGN), penghentian sementara pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga terbitnya sejumlah kebijakan dan surat edaran baru yang memunculkan pro dan kontra di kalangan pelaku usaha.
Ketua Umum APPMBGI Abdul Rivai Ras menegaskan bahwa Program MBG merupakan salah satu investasi sumber daya manusia terbesar dan paling ambisius yang pernah dijalankan pemerintah Indonesia. Karena itu, menurutnya, kredibilitas program harus dijaga agar tujuan utama peningkatan kualitas gizi masyarakat tetap dapat tercapai.
“Kami mendukung evaluasi dan perbaikan tata kelola. Namun evaluasi jangan sampai berubah menjadi ketidakpastian yang merugikan pelaku usaha, investor, maupun masyarakat penerima manfaat,” kata Abdul Rivai dalam keterangannya, dikutip Senin (22/6/2026).
Menurut Rivai, sejak awal pelaksanaan MBG banyak pihak telah menggelontorkan investasi dalam jumlah besar untuk membangun dapur, menyiapkan infrastruktur, merekrut tenaga kerja, serta memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan pemerintah.
Karena itu, setiap perubahan kebijakan yang dilakukan secara mendadak berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang tidak kecil, khususnya bagi para mitra yang telah berkomitmen mendukung program tersebut.
Ia menilai pemerintah perlu memastikan bahwa proses evaluasi berjalan secara transparan dan menghasilkan kepastian regulasi bagi seluruh pemangku kepentingan. Kepastian tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan investor yang selama ini ikut mendukung pengembangan jaringan dapur MBG di berbagai daerah.
Rivai juga mengingatkan agar Program MBG tidak dijadikan komoditas politik di tengah dinamika yang berkembang. Menurutnya, fokus utama seluruh pihak seharusnya tetap pada upaya memperbaiki tata kelola dan memastikan program berjalan efektif untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia.
“Jangan sampai program yang tujuan utamanya meningkatkan kualitas gizi generasi muda justru terjebak dalam polemik politik yang berkepanjangan,” ujarnya.
APPMBGI menyebut ribuan tenaga kerja dan pelaku usaha kini bergantung pada keberlangsungan program tersebut. Selain menyediakan makanan bergizi bagi siswa, MBG juga dinilai menciptakan efek ekonomi yang cukup besar melalui keterlibatan petani, peternak, pelaku UMKM, pemasok bahan pangan, hingga sektor logistik.
Karena itu, asosiasi berharap pemerintah segera memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai arah kebijakan MBG ke depan, termasuk status moratorium pembangunan dapur SPPG dan mekanisme pelaksanaan program setelah proses evaluasi selesai dilakukan.
Di sisi lain, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional sebelumnya telah menegaskan bahwa evaluasi dilakukan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif dan tepat sasaran.
Sejumlah pihak juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap MBG menyusul berbagai persoalan yang muncul selama masa implementasi. Namun banyak kalangan mengingatkan agar evaluasi tidak mengganggu layanan kepada penerima manfaat maupun menghambat investasi yang telah berjalan.
APPMBGI berharap hasil evaluasi nantinya dapat memperkuat program, bukan justru melemahkan kepercayaan publik dan dunia usaha terhadap salah satu program prioritas pemerintah tersebut.
“Kami ingin program ini berhasil. Karena itu yang dibutuhkan saat ini adalah perbaikan tata kelola, kepastian kebijakan, dan komitmen bersama untuk menjaga keberlanjutan MBG sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia,” kata Rivai.
