Koma.id, Jakarta — Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi, menyoroti keras akuntabilitas pengadilan militer di tengah menguatnya gugatan Undang-Undang TNI di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan oleh keluarga korban pelanggaran hukum yang melibatkan prajurit aktif.
Menurut Islah, persoalan utama pengadilan militer bukan semata prosedural, melainkan menyangkut ketertutupan sistemik yang membuat masyarakat sipil sulit mengawasi proses penegakan hukum. Ia menilai, sekalipun sidang pengadilan militer disiarkan secara terbuka, transparansi itu tetap semu.
“Sebagai warga sipil, kita tidak pernah benar-benar bisa mengakses pengadilan militer. Kita hanya menjadi penonton lewat streaming. Padahal, ketika korbannya masyarakat sipil, akuntabilitas itu harus mutlak,” ujar Islah.
Nah Lho! BGN Moratorium dan Audit Dapur MBG
Ia menyinggung sejumlah kasus yang memperlihatkan urgensi evaluasi serius terhadap peradilan militer, mulai dari kasus penembakan di Binjai, tragedi sabung ayam di Lampung yang menewaskan aparat kepolisian, hingga aksi-aksi penyerbuan ke kantor Polres oleh oknum prajurit TNI.
Islah menilai, rangkaian peristiwa tersebut bukan insiden terpisah, melainkan indikasi eskalasi gesekan antara militer dan kepolisian yang berpotensi merusak tatanan sipil.
“Ini tidak boleh dibiarkan. Ketika tentara mulai masuk dan beraksi di ruang sipil, itu alarm serius bagi demokrasi,” tegasnya.
Ia menolak anggapan bahwa kritik terhadap militer berarti sikap anti-TNI. Menurutnya, justru sebaliknya, kritik tersebut bertujuan mengembalikan TNI pada tugas pokok dan fungsi utama, yakni pertahanan negara.
“Bukan soal tidak suka tentara. Tapi tentara itu tugasnya pertahanan, bukan cawe-cawe di ruang sipil. Militerisasi ruang sipil itu berbahaya,” katanya.
Islah kemudian membandingkan kondisi Indonesia dengan pengalamannya selama lima tahun tinggal di Amerika Serikat. Ia mengaku tidak pernah melihat tentara Amerika tampil mengintimidasi ruang sipil atau bertindak layaknya aparat penegak hukum.
“Di sana, tentara hanya berseragam di zona militer. Keluar dari barak, dia sipil. Itu yang kita inginkan di sini,” ujarnya.
Tak hanya menyoroti militer, Islah juga mengkritik praktik aparat kepolisian yang dinilai keluar dari fungsi dasarnya, seperti terlibat langsung dalam kegiatan pertanian dan program-program populis lainnya.
“Polisi itu bukan nanam jagung. Tugasnya mengawal distribusi pupuk, memastikan tidak ada penyimpangan. Jangan cari muka,” sindirnya.
Ia mengingatkan, pencampuradukan fungsi antar lembaga negara hanya akan membuat arah kebijakan nasional semakin kabur. Dampaknya, publik kehilangan kepastian terhadap kebijakan ekonomi, pertahanan, dan keamanan.
“Konfigurasi politik kita jadi tidak jelas. Akhirnya apa? Kita bingung mau dibawa ke mana negara ini. Turbulensi ekonomi muncul, bursa anjlok, pimpinan mundur. Ini berbahaya bagi negara sebesar Indonesia,” pungkas Islah.
