KOMA.ID, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyiapkan marketplace khusus untuk pengadaan bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Platform tersebut dirancang untuk membuat proses pengadaan bahan baku MBG lebih transparan, mulai dari identitas pemasok, harga komoditas, transaksi hingga aspek perpajakan. Konsepnya disebut akan mengadopsi mekanisme Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) yang selama ini digunakan dalam pengelolaan belanja Dana BOS.
Fernando Emas Minta DPR Gunakan Hak Interpelasi ke Prabowo Gegara MBG Pelaku Keracunan Massal
Sudaryono mengatakan marketplace tersebut diharapkan dapat memperjelas seluruh proses transaksi pengadaan kebutuhan dapur MBG.
“Sehingga kita tahu nanti transaksinya jelas, perpajakannya jelas dan lain sebagainya,” kata Sudaryono dalam keterangannya yang disampaikan melalui akun Instagramnya, Sabtu (12/9/2026).
Pada tahap awal, BGN akan memasukkan enam komoditas utama ke dalam sistem tersebut. Keenam komoditas itu terdiri dari daging sapi atau kerbau, daging ayam, telur, beras, minyak goreng, dan susu.
Ridwan 98 Soroti Potensi Propaganda Politik Jelang Pemilu 2029, Salah Satunya Pakai Black September
Sudaryono menargetkan marketplace tersebut mulai beroperasi pada akhir September atau awal Oktober 2026.
Selain meningkatkan transparansi pengadaan, sistem ini juga diarahkan untuk memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi daerah. BGN berencana memprioritaskan pembelian bahan baku dari wilayah tempat dapur MBG beroperasi.
Menurut Sudaryono, mekanisme tersebut akan membuat dapur MBG sebisa mungkin membeli bahan pangan dari pemasok lokal. Apabila komoditas yang dibutuhkan tidak tersedia di wilayah tersebut, barulah pengadaan dapat dilakukan dari daerah lain.
“Misalnya kalau di Mojokerto, beli telur ya Mojokerto aja, nggak boleh beli telur dari luar kabupaten. Kalau di dalam kabupatennya nggak ada barangnya gimana? Baru dia boleh nyebrang,” ujarnya.
BGN juga menyiapkan mekanisme verified seller untuk memastikan pemasok yang masuk ke marketplace bukan pihak sembarangan.
Sudaryono mengatakan pemasok yang dapat bertransaksi dalam sistem tersebut nantinya harus berasal dari pihak atau asosiasi yang telah diverifikasi.
“Nanti akan ada dari sisi marketplace-nya akan ke asosiasi. Jadi belinya itu adalah yang verified seller. Nah, verified seller itu siapa? Ya adalah asosiasi itu,” jelasnya.
Menurut dia, mekanisme tersebut sekaligus diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perputaran ekonomi yang dihasilkan dari pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.
“Jadi ini mekanisme sedang saya susun. Sehingga indeks ekonominya itu kelihatan,” kata Sudaryono.
Ia menegaskan bahwa dampak yang ingin dicapai pemerintah melalui MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
Program tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan aktivitas ekonomi, khususnya melalui keterlibatan pemasok dan pelaku usaha di daerah.
“Karena impact yang diinginkan oleh program MBG itu dua,” pungkasnya.
