KOMA.ID, JAKARTA – Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas menilai bahwa keracunan makanan akibat pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) harus direspons serius.
Apalagi, program yang sudah dimulai secara bertahap oleh pemerintahan Prabowo Subianto sejak Januari 2025 tersebut justru telah memakan korban. Setidaknya lebih dari 43 ribu siswa sehingga tidak boleh dianggap remeh dan persoalan kecil.
“Berdasarkan informasi yang ada, siswa korban keracunan di Brastagi mengalami kehilangan ingatan hingga mencapai 70 persen,” kata Fernando, Jumat (11/9/2026).
Ridwan 98 Soroti Potensi Propaganda Politik Jelang Pemilu 2029, Salah Satunya Pakai Black September
Menurut Fernando, sejak awal pelaksanaan program, banyak pihak sudah mengingatkan Prabowo untuk melakukan kajian terhadap pelaksanaan program MBG sehingga tidak berdampak buruk seperti yang dialami oleh puluhan ribu siswa.
Selain mengakibat siswa penerima manfaat keracunan, keuangan negara juga dirugikan akibat dikorupsi oleh mantan petinggi Badan Gizi Negara (BGN).
Fernando Emas Khawatir Ucapan Ulta Levenia Bisa Ganggu Hubungan Indonesia dengan Negara Lain
Atas persoalan tersebut, tidak cukup hanya menyalahkan dan memberikan sanksi administrasi kepada mitra yaitu pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pucuk pimpinan di negara ini pun menurutnya harus diminta pertanggungjawabannya.
“Seharusnya Presiden Prabowo Subianto yang paling bertanggungjawab atas banyaknya siswa penerima manfaat keracunan dan tidak hanya pada tingkatan pelaksana,” ujarnya.
Salah satu langkah konkretnya adalah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus segera menggunakan hak interpelasi dan hak angket terhadap Presiden Prabowo Subianto atas pelaksanaan program MBG.
Ia mengingatkan agar DPR RI tidak abai dengan maraknya kasus keracunan akibat program mercusuar Prabowo tersebut.
“DPR yang memiliki hak untuk melakukan pengawasan jangan mandul dan menutup mata serta menutup telinga atas persoalan pelaksanaan program MBG,” tegas Fernando.
Di sisi lain, ia menganggap bahwa dengan semakin dimasifkannya program MBG tersebut, justru itulah letak kesalahan besar Prabowo Subianto.
“Saya menganggap Presiden Prabowo Subianto yang abai terhadap kritik pelaksanaan program MBG sudah melanggar pembukaan UUD 1945 yang bunyinya untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia,” tukasnya.
Maka dari itu, langkah konkretnya adalah DPR RI segera mengambil langkah politik untuk memastikan tak ada lagi rakyat keracunan akibat program yang saat ini tengah dipimpin oleh Sudaryono sebagai Kepala BGN (Badan Gizi Nasional).
“Para anggota DPR harus peka mendengarkan persoalan dan aspirasi rakyat yang merasakan pelaksanaan program MBG hanya lebih pada kepentingan politik dibandingkan untuk kepentingan masyarakat sehingga membuat banyak persoalan,” pungkasnya.
