Koma.id – Pemerintah menyiapkan skema baru penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan mentransfer bantuan langsung ke rekening masyarakat mulai 2027. Skema tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 50 juta warga miskin yang masuk desil 1 hingga 5.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bansos melalui rekening pada kuartal I 2027.
“Pendistribusian kami uji coba nanti pada kuartal I tahun depan. Jadi, tahun ini kami menyelesaikan semua data ini supaya lebih tertib,” kata Luhut di Kantor DEN, Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Menurut Luhut, pemerintah saat ini masih membenahi data penerima bansos agar penyaluran lebih tepat sasaran. Sistem perlindungan sosial digital tersebut ditargetkan diluncurkan secara nasional pada Oktober 2026.
Luhut mengatakan pendataan digital telah menjangkau 215 kabupaten/kota. Pemerintah juga akan mengintegrasikan data penerima dengan data kependudukan melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.
Selain itu, proses verifikasi akan menggunakan teknologi seperti pengenalan wajah atau face recognition. Masyarakat yang dinilai berhak tetapi belum masuk sebagai penerima juga akan diberikan ruang untuk mengajukan sanggahan.
Luhut memastikan sekitar 50 juta masyarakat termiskin yang masuk dalam kelompok desil 1 sampai 5 akan menjadi sasaran sistem perlindungan sosial tersebut.
“Masyarakat termiskin yang 50 juta itu sudah pasti akan diberikan,” ujar Luhut.
Namun, pemerintah masih memikirkan mekanisme penggunaan dana setelah bantuan ditransfer ke rekening penerima. Pemerintah khawatir dana bansos justru digunakan untuk kebutuhan yang tidak sesuai peruntukan, termasuk judi online.
Karena itu, pemerintah mempertimbangkan skema pembatasan penggunaan dana. Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah memberikan kupon yang hanya dapat digunakan untuk kebutuhan tertentu seperti membeli beras, membayar listrik, membeli bahan bakar, dan kebutuhan pokok lainnya.
“Kami masih memikirkan apakah nanti diberikan dalam bentuk kupon sehingga tidak bisa untuk judi online. Jadi hanya bisa dipakai untuk bayar listrik, beli beras, bayar bensin, dan kebutuhan pokok lainnya,” kata Luhut.
Luhut mengatakan pemerintah ingin memastikan digitalisasi bansos tidak hanya mempercepat penyaluran, tetapi juga menutup celah penyimpangan. Penyaluran langsung melalui rekening dinilai dapat mengurangi interaksi dalam proses distribusi sehingga berpotensi menekan praktik korupsi.
Di sisi lain, pemerintah tetap harus memastikan dana yang sudah diterima masyarakat digunakan sesuai tujuan bantuan.
Luhut sebelumnya menyebut uji coba cash transfer bansos direncanakan berlangsung pada kuartal I hingga II 2027. Pemerintah menargetkan seluruh pembenahan data penerima selesai pada akhir 2026 sebelum skema tersebut diuji coba.
Dengan skema tersebut, pemerintah tidak lagi hanya memberikan bantuan dalam bentuk subsidi terhadap barang atau produk. Bantuan diarahkan diberikan langsung kepada masyarakat yang telah terverifikasi sebagai penerima.
Pemerintah berharap pembenahan data dan digitalisasi sistem perlindungan sosial dapat mengatasi persoalan ketidaktepatan sasaran bansos. Luhut menyebut selama ini masih terdapat masyarakat yang tidak berhak menerima bantuan, sementara warga yang sebenarnya berhak justru tidak masuk dalam daftar penerima.
Uji coba pada 2027 nantinya menjadi tahap awal sebelum mekanisme penyaluran bansos langsung melalui rekening diterapkan secara lebih luas.
