KOMA.ID, JAKARTA — Influencer Zulfery Yusal Koto alias Ferry Koto mengkritik kebijakan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono yang menutup sementara 1.999 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Ferry, penutupan ribuan SPPG yang diketahui belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) tersebut tidak semestinya hanya dipandang sebagai bentuk ketegasan BGN terhadap pengelola dapur MBG.
Fernando Emas Khawatir Ucapan Ulta Levenia Bisa Ganggu Hubungan Indonesia dengan Negara Lain
BGN sebelumnya menyatakan 1.999 SPPG ditutup sementara untuk menjalani investigasi karena tidak melakukan pendaftaran SLHS di dinas kesehatan masing-masing. Sudaryono menegaskan kepatuhan terhadap standar higiene dan sanitasi merupakan syarat mutlak dalam penyelenggaraan dapur MBG.
Ferry justru mempertanyakan mengapa SPPG yang menurutnya telah beroperasi lebih dari 30 hari tanpa mengurus SLHS masih dapat menjalankan kegiatan dan menerima insentif.
Ia menilai persoalan tersebut semestinya juga menjadi bahan evaluasi terhadap tata kelola di internal BGN, bukan semata-mata diarahkan sebagai kesalahan pengelola SPPG.
“Lihat lah, betapa ngaco-nya Program MBG ini. Bahkan untuk hal-hal yang jelas salah di awal, dibuat kesan seolah Sudar sebagai Kepala BGN sedang menghukum SPPG yang menyimpang, seolah sedang menegakan aturan,” kata Ferry dalam komentarnya di akun X pribadi @ferrykoto, Selasa (8/9/2026).
Menurut Ferry, apabila kewajiban SLHS memang menjadi persyaratan operasional, maka SPPG yang tidak memenuhi ketentuan tersebut seharusnya tidak dibiarkan beroperasi hingga akhirnya baru ditutup setelah dilakukan penyisiran.
“Padahal yang menyimpang itu BGN, karena SPPG yang sudah beroperasi 30 hari lebih, tanpa mengurus SLHS mestinya sudah dicabut izin-operasinya sejak awal,” ujarnya.
Ferry juga mempertanyakan aliran anggaran negara kepada SPPG yang dinilai belum memenuhi persyaratan tersebut. Ia menyoroti adanya insentif yang tetap diterima oleh SPPG meski persoalan administrasi dan kelayakan higiene sanitasi belum diselesaikan.
“Tapi faktanya tetap beroperasi tanpa SLHS dan mendapat insentif mtranya. Bayangkan, uang negara mengalir begitu saja, padahal jelas-jelas melanggar ketentuan,” kata Ferry.
Ia kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan munculnya berbagai kasus dugaan keracunan dalam pelaksanaan program MBG.
Menurutnya, kepatuhan terhadap standar keamanan pangan seharusnya menjadi bagian yang diperiksa sejak sebelum sebuah SPPG diperbolehkan beroperasi, bukan baru menjadi perhatian setelah muncul persoalan di lapangan.
“Yang ujungnya ya terjadi berbagai peristiwa keracunan,” tutur Ferry.
Kritik Ferry Koto tersebut muncul di tengah langkah BGN melakukan penertiban terhadap ribuan dapur MBG. Berdasarkan data yang disampaikan BGN, dari proses penyisiran terhadap puluhan ribu dapur SPPG, sebanyak 1.999 dapur diketahui belum melakukan pendaftaran SLHS dan kemudian ditutup sementara untuk investigasi.
Sebaran 1.999 SPPG tersebut meliputi 351 dapur di Wilayah 1, sebanyak 1.417 dapur di Wilayah 2 yang mencakup Jawa dan Banten, serta 231 dapur di Wilayah 3 yang mencakup Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua.
Sementara itu, Sudaryono menegaskan penutupan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar higiene dan sanitasi. BGN juga menyatakan akan melakukan investigasi terhadap SPPG yang ditutup sementara tersebut.
@masdarsudaryono 𝟭.𝟵𝟵𝟵 𝗗𝗮𝗽𝘂𝗿 𝗦𝗣𝗣𝗚 𝗗𝗶𝘁𝘂𝘁𝘂𝗽 Program besar tidak boleh membuat kita merasa boleh mengabaikan hal-hal kecil. Kalau syarat dasarnya belum dipenuhi, ya jangan jalan dulu. Sesederhana itu. Dapur tempat makanan itu dibuat harus memenuhi standar. Kalau standar dasarnya belum dipenuhi, kita tidak punya alasan untuk pura-pura tidak tahu.
Kritik Ferry pada akhirnya menyoroti dua persoalan sekaligus, yakni kepatuhan SPPG terhadap persyaratan SLHS dan tanggung jawab BGN dalam memastikan persyaratan tersebut dipenuhi sebelum dapur beroperasi dan menerima dukungan anggaran negara.
