KOMA.ID, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, mendorong pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Luhut menyampaikan hal tersebut setelah mengundang Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono untuk membahas evaluasi dan pembenahan tata laksana program MBG.
Menurut Luhut, setiap kebijakan strategis dalam pelaksanaan MBG harus didasarkan pada data yang akurat, pengawasan yang ketat, serta keberanian untuk melakukan koreksi apabila ditemukan kekeliruan.
“Satu hal yang ingin saya garisbawahi adalah setiap keputusan strategis harus berlandaskan pada data yang akurat, pengawasan ketat, dan keberanian melakukan koreksi jika ada kekeliruan,” ujar Luhut, Kamis (20/8/2026).
Ia juga mengungkapkan pembicaraannya dengan Presiden Prabowo Subianto melalui sambungan telepon seusai pidato kenegaraan pada Jumat lalu. Luhut menyebut Presiden menempatkan MBG sebagai salah satu program unggulan pemerintah, namun pelaksanaan di lapangan menjadi tantangan yang tidak kalah penting.
Luhut menekankan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh besarnya program, tetapi juga konsistensi dalam memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai standar dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Bahwa meskipun MBG adalah program ‘flagship’ beliau, tetapi ada tantangan terbesar yaitu memastikan eksekusinya berjalan benar, konsisten, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Luhut yang juga merupakan Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan ini pun mendorong adanya refocusing pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Ia menilai pembangunan SPPG tidak semestinya hanya mempertimbangkan kemudahan akses ataupun aspek bisnis. Sebaliknya, negara harus memprioritaskan daerah yang memiliki kebutuhan gizi paling tinggi dan menghadapi tantangan geografis yang lebih berat.
“Negara harus hadir lebih dahulu di tempat yang paling sulit dan paling membutuhkan,” tegasnya.
Menurut Luhut, penentuan lokasi SPPG harus menggunakan data yang mencakup prevalensi stunting, kerentanan pangan, hingga kondisi geografis setiap wilayah.
Saat ini, sekitar 1.700 SPPG disiapkan untuk berfokus pada wilayah dengan tingkat prevalensi stunting tinggi, antara lain Papua, Maluku, Nias dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Luhut juga mengapresiasi langkah Kepala BGN Sudaryono yang menutup sekitar 1.300 SPPG yang dinilai belum memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.
Menurut dia, ketegasan tersebut diperlukan untuk memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak melalui program MBG tetap terjaga.
“Saya mengapresiasi ketegasan Pak Sudaryono untuk menutup sebanyak 1.300 SPPG yang belum memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. Ketegasan seperti ini diperlukan bukan hanya untuk mencari kesalahan, tetapi demi menjaga kualitas gizi anak-anak Indonesia sejak dari proses yang paling sederhana,” ungkapnya.
Luhut menegaskan DEN siap mendukung BGN dalam memperbaiki tata kelola MBG, termasuk melalui pemberian rekomendasi dan penguatan sistem digitalisasi.
Digitalisasi tersebut diharapkan dapat membantu pemantauan seluruh rantai pasok, kualitas makanan hingga kinerja setiap SPPG secara transparan dan aktual.
“Karena untuk kualitas gizi masa depan anak-anak Indonesia, kita tidak boleh main-main. Setiap rupiah uang rakyat harus dipergunakan menjadi asupan bergizi dan menyehatkan bagi generasi penerus bangsa,” pungkas Luhut.
