KOMA.ID, SEMARANG – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono langsung menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara (suspend) terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karangturi, Semarang, menyusul dugaan insiden keracunan massal yang menimpa ratusan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Keputusan itu diambil setelah Sudaryono meninjau langsung kondisi para korban di RS Permata Medika, RS Bhakti Tamtama, dan RS Pantiwilasa Citarum, Sabtu (1/8/2026).
Langkah tegas tersebut dilakukan sembari menunggu hasil investigasi dan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan yang diduga menjadi penyebab insiden.
“Jadi dapurnya di-suspend (sambil) menunggu (hasil) investigasi. Jadi kemudian SPPG-nya juga kita beri surat peringatan. Jadi di-suspend ini kan ada mitra, ada yayasan, ada SPPG, ada yang di situ kita beri sanksi termasuk Korcam dan ke atas ini kami beri peringatan,” kata Sudaryono.
Kunjungan Kepala BGN dilakukan setelah Dinas Kesehatan Kota Semarang melaporkan sebanyak 707 orang, terdiri atas 693 siswa dan 14 guru SMK Negeri 6 Semarang, diduga mengalami gangguan kesehatan usai mengonsumsi makanan MBG pada Jumat (31/7/2026). Mayoritas korban mengeluhkan pusing, mual, muntah, dan diare.
Praktisi Hukum Ingatkan Bank Mandiri Jangan Asal Blokir Rekening, Harus Lindungi Hak Nasabah
Sudaryono mengatakan, dari ratusan penerima manfaat yang terdampak, hanya sebagian kecil yang harus menjalani perawatan di fasilitas kesehatan dan kondisinya terus membaik.
“Jadi ini saya kunjungan ke Semarang merespons dari laporan adanya keracunan dari SMK Negeri 6 Semarang ya. Jadi ada sekitar 700-an sekian, kemudian sebagian itu kemudian ada yang mual, ada yang buang air dan seterusnya. Dari sekitar 700-an itu yang dirawat, yang dirawat 13. Ada yang di rumah sakit, ada yang di puskesmas. Alhamdulillah tadi sudah kita tengok kondisinya sudah baik,” ujarnya.
Berdasarkan investigasi awal, BGN menduga insiden dipicu oleh beberapa bahan makanan yang masih diuji di laboratorium. Selain itu, proses memasak yang dilakukan terlalu jauh sebelum waktu distribusi juga diduga menjadi faktor penyebab.
“Sejauh ini investigasi yang kami terima adalah ada beberapa bahan, ya ada daun singkong, ada bumbu rendang dan lain-lain, kita lagi cek minta dari Dinas Kesehatan untuk dicek lab-nya. Kita butuh waktu paling tidak ya 7 hari, 5 hari kerja begitu untuk sampai dengan hasilnya. Kemudian kita bisa lihat hasil lab-nya. Tapi sejauh ini investigasi kita sejauh ini adalah dari bahan-bahan itu dan diduga memasaknya jauh lebih awal,” jelas Sudaryono.
Sebagai langkah pencegahan, BGN kini mempercepat penerapan sistem digital untuk memantau seluruh proses produksi makanan di setiap dapur MBG. Sistem tersebut akan merekam seluruh tahapan, mulai dari waktu persiapan, proses memasak, bahan baku, hingga bumbu yang digunakan sehingga dapat diawasi secara real time.
“Kita sudah siapkan sistemnya. Ini sekarang lagi kita paksa semua dapur, ada Korcam dan lain-lain, lagi kita paksa kita kerja pakai sistem. Jadi kapan kol mulai dicacah, kapan dimasak itu semua kita lock. Kita lagi siapkan ini. Kita kebut semua. Moga-moga seminggu dua minggu ini sudah beres. Kemudian kita harapkan orang tua siswa, guru, dan barangkali Dinas Kesehatan bisa ngelihat jam berapa dimasak, apa saja yang dimasak, bumbu apa yang dimasukkan tuh harus kemudian tersistem, termonitor semua,” tutur Sudaryono.
Ia menegaskan BGN tidak akan mentoleransi kelalaian dalam penyelenggaraan Program MBG. Menurutnya, evaluasi terhadap SPPG Karangturi akan terus dilakukan hingga hasil investigasi dan uji laboratorium keluar sebagai dasar penentuan langkah lanjutan.
