Koma.id, Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menjadi sorotan publik setelah video dirinya menegur seorang pegawai yang diduga bermain telepon genggam saat rapat koordinasi nasional secara daring viral di media sosial. Pernyataan Sudaryono yang memerintahkan agar pegawai tersebut dipindahkan ke Papua memicu perdebatan dan menuai beragam reaksi dari warganet.
Dalam video yang beredar sejak Kamis (30/7/2026), Sudaryono terlihat menghentikan penyampaian materi rapat setelah melihat salah seorang peserta diduga tidak memperhatikan jalannya rapat. Pegawai yang disebut bernama Adi Afrianto, Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat.
“Ini ada Korwil Kabupaten Kayong Utara namanya Adi Afrianto. Saya kasih penjelasan, dia main handphone itu,” ujar Sudaryono dalam rapat tersebut.
Tak lama kemudian, Sudaryono meminta Kepala Biro SDM BGN mencatat nama pegawai tersebut dan memproses pemindahannya.
“Karo SDM, tolong dicatat Korwil Kabupaten Kayong Utara Adi Afrianto. Saya minta yang bersangkutan dipindah ke Papua segera,” tegasnya.
Presiden Prabowo Pantau Erupsi Anak Krakatau, Dipastikan Keselamatan Warga Jadi Prioritas
Selain itu, Sudaryono juga mengingatkan seluruh jajaran BGN agar mengikuti rapat dengan serius dan tidak hanya hadir untuk memenuhi absensi. Ia meminta evaluasi terhadap pegawai yang dinilai tidak disiplin serta menegaskan sanksi administratif dapat diberikan bagi pelanggar.
“Tolong diberi surat teguran, surat peringatan satu. Tiga kali surat peringatan, pecat. Tolong diperhatikan. Saya tidak segan-segan. Saya tidak ada urusan sama Anda semua,” katanya.
Video tersebut kemudian ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial. Namun, perhatian publik lebih banyak tertuju pada penyebutan Papua sebagai lokasi mutasi, yang dinilai sebagian warganet berpotensi menimbulkan stigma negatif terhadap wilayah Indonesia bagian timur.
Sejumlah pengguna media sosial mempertanyakan mengapa Papua dijadikan contoh atau bentuk hukuman bagi pegawai yang dianggap melanggar disiplin. Sebagian lainnya menilai pernyataan tersebut kurang tepat karena dapat memunculkan persepsi bahwa penugasan di Papua merupakan konsekuensi yang tidak diinginkan.
Di sisi lain, ada pula warganet yang menilai Sudaryono hanya ingin memberikan efek jera agar seluruh pegawai lebih disiplin dalam menjalankan tugas, terutama mengingat pentingnya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
Hingga berita ini ditulis, Sudaryono maupun Badan Gizi Nasional belum memberikan keterangan resmi terkait polemik yang berkembang maupun respons atas kritik yang muncul di media sosial.
