Koma.id – Komisi IX DPR RI menyetujui pagu anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp240,2 triliun. Persetujuan tersebut dilakukan tiga hari setelah Purbaya Yudhi Sadewa dicopot dari jabatan Menteri Keuangan dan digantikan Suahasil Nazara.
Pagu anggaran BGN 2027 disepakati dalam rapat kerja bersama Kepala BGN Sudaryono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Dari total anggaran Rp240,2 triliun, sebesar Rp232,88 triliun atau 96,95 persen dialokasikan untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional. Sementara Rp7,33 triliun atau 3,05 persen dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen.
Menko PMK: Wajib Halal Mulai Oktober 2026 untuk Lindungi Masyarakat dan Perkuat Kepercayaan
Dalam alokasi Program Pemenuhan Gizi Nasional, anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai sekitar Rp232,5 triliun. Anggaran tersebut mencakup penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik, guru dan tenaga kependidikan, serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan pihaknya akan mempertanggungjawabkan setiap anggaran yang diberikan pemerintah. Ia menegaskan besar atau kecilnya anggaran yang diterima BGN tetap merupakan uang negara yang harus digunakan secara bertanggung jawab.
Kepala BNPT Apresiasi Film “Ageman”, Kisah Eks Radikalis Ken Setiawan Jadi Pesan Toleransi
“Kami intinya begini. Semua anggaran mau besar mau kecil itu uang negara, uang rakyat. Ya tentu saja saya sebagai Kepala BGN harus mempertanggungjawabkan anggaran itu sebaik mungkin,” kata Sudaryono usai rapat dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (17/9/2026).
Sudaryono juga menegaskan BGN tidak akan menggunakan anggaran secara berlebihan. Menurut dia, pengadaan yang tidak diperlukan tidak akan dilakukan.
“Kalau memang anggarannya lebih, jauh lebih sedikit terus manfaatnya lebih besar, tentu saja kita maunya begitu. Kan kita nggak mau juga jor-joran kayak yang lalu-lalu. Pengadaan yang nggak perlu-perlu, udah enggak mungkin kita lakukan,” tegasnya.
Besaran Rp240,2 triliun tersebut sebelumnya telah tercantum dalam Surat Bersama Pagu Anggaran Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas. Angka itu merupakan hasil efisiensi dari pagu indikatif BGN 2027 sebesar Rp270,2 triliun atau berkurang sekitar Rp30 triliun.
Sementara itu, ketika masih menjabat Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa sempat menyatakan anggaran MBG masih berpeluang ditekan hingga di bawah Rp200 triliun melalui efisiensi dan pemanfaatan teknologi.
Purbaya sebelumnya menyebut anggaran MBG telah mengalami beberapa kali efisiensi, dari sekitar Rp330 triliun menjadi Rp260 triliun dan kemudian sekitar Rp240 triliun. Setelah berdiskusi dengan Kepala BGN Sudaryono, Purbaya mengatakan masih terdapat kemungkinan efisiensi lebih lanjut.
Namun, pagu anggaran BGN 2027 yang kemudian disetujui Komisi IX DPR tetap berada di angka Rp240,2 triliun.
Adapun realisasi anggaran MBG 2026 hingga 16 September telah mencapai Rp139,77 triliun atau 63,89 persen dari pagu tersedia sebesar Rp218,77 triliun. BGN menyatakan masih terdapat sekitar Rp79 triliun yang belum terealisasi untuk mendukung penyaluran program hingga akhir tahun.
BGN juga menargetkan program tersebut pada 2027 dapat menjangkau 72,4 juta penerima manfaat yang terdiri atas anak sekolah usia PAUD hingga SMA, serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Persetujuan pagu Rp240,2 triliun ini berlangsung setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya dari posisi Menteri Keuangan pada 14 September 2026. Posisi tersebut kemudian diisi Suahasil Nazara yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan.
