KOMA.ID, JAKARTA – Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta Sinaga setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, sidang etik terhadap Ahrie digelar pada Selasa (10/11/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Persidangan berlangsung selama lebih dari 11 jam, mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai pada pukul 20.10 WIB.
“Pada hari ini, Selasa, 10 November 2026, bertepatan dengan Hari Pahlawan, Polri telah melaksanakan sidang Komisi Kode Etik terhadap terduga pelanggar AS,” kata Isir dalam konferensi pers.
Yusril Tegaskan Penjelasan Perkara Penyadapan Presiden Wewenang Penyidik, Minta Publik Tak Berspekulasi
Isir menegaskan, pelaksanaan sidang tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menegakkan disiplin dan kode etik profesi terhadap seluruh personel tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.
Menurut dia, prinsip equality before the law atau kesamaan di hadapan hukum menjadi landasan penting dalam penindakan internal, sehingga tidak ada anggota yang mendapatkan perlakuan istimewa atau impunitas ketika terbukti melakukan pelanggaran.
“Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal. Siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Sidang KKEP tersebut dipimpin Komjen Pol Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si. selaku ketua komisi, dengan wakil ketua Irjen Pol Roma Hutajulu, S.I.K., M.Si. Adapun tiga anggota komisi lainnya yakni Irjen Pol M. Zulkarnain, S.I.K., M.Si., Irjen Pol Dr. Jayadi, S.I.K., M.H., dan Irjen Pol Rahmat Setiadi, S.I.K., S.H., M.H.
Dalam persidangan, dugaan pelanggaran yang diperiksa berkaitan dengan tindakan Ahrie ketika menjabat sebagai pelaksana tugas Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Ia diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Atas dugaan perbuatan tersebut, Ahrie disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.
Selain itu, ia juga disangkakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, yakni Pasal 5 ayat (1) huruf C dan G, Pasal 8 huruf C angka 1, serta Pasal 11 ayat (1) huruf A dan B.
Berdasarkan hasil persidangan, Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan dua jenis sanksi terhadap Ahrie. Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilaku pelanggar merupakan perbuatan tercela.
Kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.
Meski demikian, keputusan tersebut belum berkekuatan tetap dalam proses etik internal. Isir menyampaikan bahwa Ahrie telah menggunakan haknya untuk mengajukan banding atas putusan sidang tersebut.
“Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya dalam menanggapi keputusan sidang, telah menyatakan banding. Nanti ada proses untuk bandingnya dan akan diperiksa oleh Komisi Tingkat Banding,” jelasnya.
Isir menambahkan, seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi objektivitas dan akuntabilitas.
Ia juga menegaskan Polri tidak memberikan toleransi terhadap penyalahgunaan wewenang oleh anggota. Setiap personel, kata dia, wajib menjalankan tugas berdasarkan ketentuan hukum, standar operasional prosedur, dan kode etik profesi yang berlaku.
“Kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri harus dimulai dari integritas setiap personel dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” tutup Isir.
