Koma.id– Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus pakar hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie, menegaskan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak lainnya harus diusut hingga tuntas. Ia menyebut, proses persidangan nantinya akan menjadi penentu apakah tindakan para terduga pelaku dapat dikategorikan sebagai tindak pidana makar.
Menurut Jimly, motif di balik dugaan penyadapan tersebut menjadi aspek krusial yang harus dibongkar dalam proses hukum. Jika nantinya terbukti terdapat tujuan untuk membunuh Presiden, melumpuhkan kepala negara agar tidak dapat menjalankan pemerintahan, atau mengkhianati kepentingan negara, tindakan tersebut berpotensi memenuhi unsur makar dengan ancaman hukuman berat, termasuk pidana mati.
BMKG Rilis Prakiraan Cuaca Jabodetabek: Sebagian Wilayah Berpotensi Hujan Disertai Peringatan Dini
“Nanti pasti di forum pengadilan, ini kan akan terungkap motifnya apa, apa betul mau membunuh presiden, atau mau membuat presiden lumpuh tidak lagi menjalankan tidak bisa lagi menjalankan pemerintahan, atau misalnya untuk berkhianat pada kepentingan negara, nah semua itu bisa masuk unsur makar, yang ancamannya bisa hukuman mati,” kata Jimly di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta, Minggu (8/11/2026).
Meski demikian, Jimly mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa kasus tersebut merupakan tindakan makar. Ia menegaskan, dugaan tersebut masih sebatas indikasi awal dan harus dibuktikan melalui fakta serta alat bukti yang sah di persidangan.
“Tapi belum bisa kita langsung apa, tetapkan demikian karena ini baru indikasi. Nanti pembuktiannya di forum pengadilan,” ujarnya.
Prabowo Panggil 10 Mantan Kapolri ke Hambalang, IPW dan ISESS Ungkap Makna di Balik Pertemuan
Terlepas dari kemungkinan penerapan pasal makar, Jimly menilai dugaan penyadapan ilegal itu sendiri merupakan persoalan hukum serius. Ia menyebut ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat menjadi dasar penindakan terhadap pelaku, dengan ancaman pidana yang menurutnya bisa mencapai minimal 10 tahun penjara.
Lebih lanjut, Jimly menyatakan dukungannya terhadap langkah kepolisian untuk mengungkap kasus tersebut secara menyeluruh. Ia meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada pihak-pihak yang telah terungkap, melainkan menelusuri seluruh rangkaian peristiwa berdasarkan bukti hukum yang kuat.
“Jadi kita dukung Kapolri dengan segala ketegasannya untuk memberantas ini sampai ke akar-akarnya,” pungkasnya.
