Koma.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang menyeret sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Terbaru, penyidik mendalami proses perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) kawasan Kota Baru Parahyangan di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa Direktur PT Bela Parahyangan Investindo, Ryan Brasali, sebagai saksi.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Ryan telah memenuhi panggilan penyidik pada Jumat (6/11/2026). Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik secara khusus menggali proses perpanjangan SHGB atas tanah milik Kota Baru Parahyangan.
“Saksi RYN hadir, dan didalami seputar perpanjangan SHGB tanah milik Kota Baru Parahyangan,” kata Budi dalam keterangannya, Minggu (8/11/2026).
Selain mendalami proses perpanjangan sertifikat, penyidik juga meminta keterangan Ryan mengenai keterlibatan pihak-pihak lain yang diduga turut mengurus penerbitan maupun perpanjangan HGB ke Kementerian ATR/BPN.
KPK ingin mengetahui bagaimana proses pengurusan sertifikat tersebut berlangsung, termasuk pihak-pihak yang berkomunikasi dan memiliki peran dalam proses administrasi pertanahan.
Pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya penyidik menelusuri dugaan praktik suap dalam pengurusan sertifikat HGB yang melibatkan pihak swasta dan sejumlah pejabat di lingkungan ATR/BPN.
Dugaan Pemberian Uang Rp2,1 Miliar
Dalam perkara ini, KPK sebelumnya mengungkap dugaan pemberian uang sebesar Rp2,1 miliar dari PT Bela Parahyangan Investindo kepada seseorang berinisial ERW atau Erwin.
Erwin diduga berperan sebagai perantara dalam pengurusan sertifikat HGB atas tanah yang dikelola perusahaan tersebut.
Penyidik kemudian mendalami aliran uang tersebut, termasuk dugaan penyerahan sebagian dana kepada pihak lain.
KPK menduga Erwin menyerahkan uang sebesar Rp1,8 miliar kepada mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto. Dugaan penyerahan uang tersebut sebelumnya disampaikan Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein pada 15 September 2026.
Penyidik masih menelusuri rangkaian transaksi tersebut untuk memastikan tujuan pemberian uang, pihak-pihak yang menerima, serta kaitannya dengan proses pengurusan sertifikat HGB Kota Baru Parahyangan.
KPK Sita Dokumen Perpanjangan HGB
Sebelumnya, KPK telah menggeledah kantor PT Bela Parahyangan Investindo di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, pada 29 September 2026.
Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan proses perpanjangan HGB ke Kementerian ATR/BPN.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo sebelumnya menyampaikan bahwa dokumen perpanjangan HGB termasuk barang bukti yang diamankan penyidik dalam penggeledahan tersebut.
Penyitaan dokumen itu menjadi salah satu langkah penyidik untuk mengungkap mekanisme pengurusan sertifikat serta dugaan pemberian uang kepada pihak-pihak di lingkungan kementerian.
PT Bela Parahyangan Investindo merupakan perusahaan yang mengembangkan kawasan Kota Baru Parahyangan di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Kawasan tersebut dikembangkan di atas lahan sekitar 1.250 hektare.
Dalam pengusutan perkara ini, KPK juga mendalami proses pengurusan pertanahan yang diduga dilakukan di tingkat pusat Kementerian ATR/BPN karena luas lahan yang diproses berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat.
Berawal dari OTT Kasus HGB Summarecon
Kasus dugaan suap pengurusan HGB ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026.
Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, serta dugaan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Sehari setelah operasi, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka.
Mereka adalah:
* Lampri, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN.
* Sontang Coin Manurung, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I.
* Adrianto Pitojo Adi, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk.
* Rizal Pahlevi, pihak swasta yang diduga menjadi perantara Summarecon.
* Arif Sugiyanto, mantan Bupati Kebumen.
* Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, Ketua DPP Partai Golkar.
* Erwin, pihak swasta.
* Muhammad Fakhry, pihak swasta.
Dalam perkara tersebut, KPK menduga terdapat pemberian uang Rp1,5 miliar dari pihak PT Summarecon untuk membuka blokir dan memproses pemecahan sertifikat HGB.
Uang tersebut diduga diserahkan melalui Erwin yang disebut sebagai salah satu orang kepercayaan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.
KPK juga mengamankan barang bukti uang senilai Rp106,3 miliar dalam rangkaian operasi tangkap tangan tersebut.
Serangkaian Penggeledahan di ATR/BPN dan Perusahaan
Setelah menetapkan delapan tersangka, KPK melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi untuk mencari bukti tambahan.
Pada 17 September 2026, penyidik menggeledah sejumlah ruangan di lingkungan Kementerian ATR/BPN, termasuk ruangan Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Lampri, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, serta Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi.
Pada 18 September 2026, penggeledahan berlanjut ke kantor Summarecon di Jakarta dan rumah Lampri di Bekasi.
Selanjutnya, pada 21 September 2026, KPK menggeledah kantor Summarecon di Kabupaten Bogor.
Dua hari kemudian, penyidik mendatangi Kantor Pertanahan Kota Mojokerto. Pada 24 September 2026, penggeledahan dilakukan di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan rumah Lampri di Nganjuk.
Terakhir, pada 29 September 2026, penyidik menggeledah kantor PT Bela Parahyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat.
Melalui rangkaian pemeriksaan dan penggeledahan tersebut, KPK terus menelusuri dugaan praktik suap dalam pengurusan sertifikat HGB, termasuk dugaan aliran uang Rp2,1 miliar dari PT Bela Parahyangan Investindo.
Penyidik juga masih mendalami peran masing-masing pihak untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan keterlibatan pihak swasta maupun pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
