Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai dinamika putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), hingga perkembangan kasus hukum yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo berpotensi memengaruhi hubungan politik Prabowo dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Arifki, apabila Gibran Rakabuming Raka sampai kehilangan posisi sebagai wakil presiden untuk periode 2024-2029, maka Prabowo Subianto sangat berpeluang untuk memperoleh ruang konsolidasi politik yang lebih luas. Kondisi itu dinilai dapat mengurangi ketergantungan maupun irisan kepentingan politik dengan Jokowi dan berdampak pada elektoral untuk misi Pilpres 2029 mendatang.
“Jika Gibran keluar dari pemerintahan, Prabowo berpeluang mengurangi bayang-bayang politik Jokowi. Ini bisa menjadi momentum bagi Prabowo untuk membangun komunikasi yang lebih luas dengan berbagai kekuatan politik, termasuk tokoh-tokoh senior seperti SBY dan Megawati, maupun para ketua umum partai politik untuk mempersiapkan konfigurasi politik 2029,” ujar Arifki dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/11/2026).
Meski demikian, Arifki mengingatkan bahwa keluarnya Gibran dari pemerintahan juga berpotensi membawa konsekuensi politik bagi Prabowo.
Selama ini, menurutnya, polemik mengenai Gibran menjadi salah satu sasaran kritik masyarakat sipil maupun sejumlah kekuatan politik terhadap pemerintah. Jika Gibran tidak lagi berada dalam pemerintahan, tekanan politik berpotensi lebih langsung diarahkan kepada Presiden Prabowo.
Respons Dasco Soal Usulan Pemakzulan Gibran
“Secara politik, Gibran ini bisa disebut sebagai samsak politik yang mahal bagi pemerintahan Prabowo. Banyak energi kritik dari masyarakat sipil maupun kelompok politik seperti PDIP, PKS, dan Demokrat terserap pada persoalan Gibran. Ketika Gibran tidak lagi berada di pemerintahan, bukan tidak mungkin tekanan politik justru akan lebih langsung diarahkan kepada Prabowo,” katanya.
Arifki juga melihat partai-partai politik di parlemen memiliki kepentingan tersendiri dalam membaca masa depan Gibran. Ia menilai popularitas, usia yang relatif muda, serta nama besar Jokowi menjadi modal politik yang berpotensi membuat Gibran sebagai kompetitor dalam konfigurasi Pilpres 2029.
Menurutnya, partai-partai politik tentu tidak ingin Gibran justru memperoleh keuntungan elektoral dari polemik yang sedang berkembang.
“Partai-partai tentu memiliki perhitungan politik terhadap posisi Gibran. Mereka tidak ingin Gibran justru mendapatkan keuntungan politik dari sebuah krisis. Apalagi jika situasi tersebut membuat popularitas dan ruang manuver politiknya semakin besar menjelang 2029. Karena itu, persoalan Gibran tidak bisa hanya dibaca sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai bagian dari persaingan memperebutkan masa depan kekuasaan,” jelasnya.
Ia turut menyoroti sikap kritis PDIP dan Demokrat terhadap polemik persyaratan pendidikan Gibran. Menurut Arifki, dorongan agar persoalan tersebut dibahas melalui mekanisme DPR juga perlu dilihat dalam konteks kalkulasi politik partai-partai di parlemen.
Ia menilai pembahasan tersebut berpotensi membuka ruang perdebatan mengenai konsekuensi politik dan ketatanegaraan apabila terjadi perubahan posisi wakil presiden.
“Kalau sampai terjadi perubahan posisi wakil presiden, tentu akan muncul ruang kontestasi baru. Partai-partai politik memiliki kepentingan untuk ikut menentukan arah dan figur dalam konfigurasi kekuasaan berikutnya. Dalam politik, tidak ada ruang kekuasaan yang benar-benar kosong tanpa diperebutkan,” ungkap Arifki.
Di luar kalkulasi Presiden dan partai-partai parlemen, Arifki menilai masyarakat sipil juga berpotensi memperoleh ruang politik baru apabila hubungan Prabowo dan Jokowi mengalami keretakan terbuka.
Ia berpandangan, dinamika politik pascapemilu sejauh ini belum sepenuhnya melahirkan kekuatan oposisi yang konsisten. Hubungan partai-partai politik dengan pemerintah masih memperlihatkan berbagai bentuk kompromi dan akomodasi.
Karena itu, apabila terjadi perpecahan dalam hubungan politik Prabowo-Jokowi, kondisi tersebut berpotensi membuka peluang terbentuknya poros penyeimbang baru di luar pemerintahan.
Dengan demikian, Arifki menilai masa depan Gibran bukan sekadar persoalan posisi seorang wakil presiden, melainkan juga bagian dari persaingan membangun konfigurasi kekuasaan nasional menjelang 2029. Dinamika tersebut akan turut menentukan ruang konsolidasi Prabowo, strategi partai-partai politik, serta peluang munculnya kekuatan oposisi baru.
“Bagi masyarakat sipil, pecahnya koalisi Prabowo-Jokowi justru bisa menjadi berkah karena membuka peluang lahirnya oposisi baru. Selama ini, fungsi oposisi belum maksimal dikelola oleh PDIP maupun kelompok politik lainnya yang terkadang masih menunjukkan sikap setengah hati terhadap pemerintah,” ujar Arifki.
