Koma.id | Bogor – Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan khusus dengan 10 mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 8 November 2026. Pertemuan generasi lintas kepemimpinan ini menguraikan pembahasan strategi, di tengah mencuatnya kasus dugaan penyadapan yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Listyo Sigit Prabowo.
Berdasarkan siaran pers Sekretariat Presiden, pertemuan tersebut awalnya menjadi ajang silaturahmi sekaligus ruang bagi kepala negara untuk bertukar pandangan mengenai berbagai isu serta menyerap pengalaman dari para mantan pemimpin Polri.
Sepuluh mantan Kapolri yang hadir dalam pertemuan tersebut meliputi Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi, Jenderal Pol (Purn) Roesdihardjo, Jenderal Pol (Purn) Suroyo Bimantoro, Jenderal Pol (Purn) Da’i Bachtiar, dan Jenderal Pol (Purn) Sutanto. Selain itu, hadir pula Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri, Jenderal Pol (Purn) Timur Pradopo, Jenderal Pol (Purn) Sutarman, Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti, serta Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian.
Dalam agenda tersebut, Presiden Prabowo turut didampingi oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Kapolri saat ini, Jenderal Pol Suyudi Ario Seto, juga ikut hadir mendampingi Presiden.
Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, menilai pertemuan di Hambalang memiliki arti khusus di tengah polemik dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo yang menyeret mantan Kapolri berinisial LSP.
Memang pertemuan ini saya lihat sebagai kondisi khusus karena ada kasus seorang mantan Kapolri yaitu Pak LSP yang menyampaikan menyadap Pak Presiden Prabowo, ujar Sugeng, Senin (09/11).
Menurut Sugeng, para mantan kapolri ingin mengingatkan bahwa Korps Bhayangkara harus tetap setia dan tunduk kepada Presiden sesuai konstitusi serta prinsip satya haprabu. Kehadiran para sesepuh Polri tersebut dapat membantu Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto untuk menegaskan bahwa dugaan tindakan tersebut merupakan persoalan pribadi, bukan institusi Polri.
Sugeng juga mengingatkan agar penanganan kasus ini tetap berpijak pada ranah hukum dan tidak ditarik ke dalam pusaran konflik politik praktis yang dapat menyeret dan merugikan institusi Polri.
Sementara itu, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, memandang pertemuan ini sebagai bentuk komunikasi simbolik dari kepala negara.
“Presiden hendak memberi pesan dengan menghadirkan figur-figur yang memiliki legitimasi sejarah untuk menunjukkan bahwa persoalan yang menimpa seorang mantan Kapolri tidak identik dengan persoalan seluruh institusi Polri,” kata Bambang.
Menurutnya, langkah ini penting untuk meredupkan potensi krisis legitimasi di tubuh kepolisian, Terutama mengingat cakupan dugaan penyadapan yang disebut-sebut juga menyasar sejumlah menteri, tokoh politik, hingga pengusaha. Kehadiran Panglima TNI dan Menteri Pertahanan dalam forum tersebut juga dinilai sebagai sinyal bahwa persoalan ini telah menyentuh aspek kewibawaan dan keamanan negara.
Di sisi lain,Bambang menilai kehadiran Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mendampingi Presiden bersama para pendahulunya merupakan bentuk penguatan legitimasi organisasi.
“Ada pesan bahwa kepemimpinan Polri sekarang harus dipahami sebagai kelanjutan institusi, tetapi sekaligus memiliki kesempatan untuk melakukan koreksi terhadap permasalahan pada periode sebelumnya, ” tutupnya.
