Koma.id | Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Fatwa secara resmi mengeluarkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 yang menetapkan penggunaan, produksi, hingga perdagangan rokok elektrik (REL) atau vape sebagai perbuatan haram.
Fatwa tersebut ditandatangani oleh Ketua MUI Bidang Fatwa Prof. KH Asrorun Niam Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr. KH Aminuddin Yaqub, serta diketahui oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta.
Prof Niam menjelaskan, keputusan ini didasarkan pada pertimbangan matang, khususnya terkait dampak negatif penggunaan vape terhadap kesehatan manusia, kerusakan lingkungan, serta potensi penyanagunaannya sebagai media peredaran zat terlarang.
“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah ( sadd al-żarī’ah ) agar tidak dijadikan sebagai peredaran sarana dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya, ” ujar Prof. Niam dalam keterangan resminya, Senin (09/11).
Dalam penjelasannya, rokok elektrik didefinisikan sebagai perangkat elektronik berbaterai yang memanaskan cairan berisi nikotin, gliserin, dan perasa untuk menghasilkan aerosol atau uap yang dihirup. MUI secara khusus menyoroti kandungan nikotin di dalamnya yang dapat memicu ketergantungan serta mengganggu fungsi sistem saraf.
Selain mengharamkan penggunaan secara umum, fatwa ini juga menegaskan status hukum haram terhadap perlindungan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta melarang seluruh aktivitas produksi dan perdagangan rokok elektrik.
“Menyalah menggunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram,” tegas Prof. Niam.
Melalui penerbitan fatwa ini, MUI merekomendasikan sejumlah langkah kepada pemerintah, hingga mendesak Kementerian Perindustrian untuk mencabut dan mengizinkan industri vape.mulai dari desakan agar Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang pelarangan vape disertai sanksi,Kementerian Kesehatan meminta penyusunan kebijakan perlindungan kesehatan,
MUI berharap masyarakat, khususnya kalangan muda dan pelaku usaha, dapat memahami serta mematuhi ketentuan tersebut demi menjaga kesehatan fisik, kelestarian lingkungan, serta melindungi generasi bangsa dari ancaman narkoba dan zat adiktif.
