Koma.id | Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan rincian teknis mengenai temuan bukti serta detail dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto sepenuhnya merupakan kewenangan tim penyidik Bareskrim Polri.
Kasus dugaan penyadapan tersebut turut menyeret sejumlah pejabat tinggi, termasuk mantan Kepala Staf Kepresidenan sekaligus mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi, yang juga disangkakan terlibat dalam dugaan tindak pidana makar.
“Ya, karena memang penyelidikan itu masih berlangsung sampai sekarang, tentu untuk bisa mengatakan sekarang ini ada makar, itu tidak bisa sembarangan. Tentu ada alat-alat bukti permulaan yang cukup untuk itu, ” ujar Yusril dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (09/11).
Meski demikian, Yusril menjelaskan bahwa masyarakat perlu mengetahui cakupan kasus tersebut. Menurutnya, penyidik tidak hanya fokus pada dugaan pelanggaran intersepsi elektronik, melainkan juga mendalami dugaan tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191 hingga Pasal 193 KUHP.
“Tetapi penetapan itu nanti diserahkan kepada penyidik. Yang penting rakyat mengetahui bahwa penyidikan ini bukan hanya atas penyadapan, tetapi juga terkait perbuatan makar yang diatur dalam Pasal 191 sampai 193 KUHP. Detail-detailnya kami serahkan kepada penyidik, ” kata Yusril.
Saat ditanya wartawan mengenai rincian temuan penyelidikan di lapangan, Yusril enggan berspekulasi dan memilih pemberitahuan hati-hati sebelum menerima laporan pasti dari tim penyidik. Terkait kemungkinan dibukanya hasil penyadapan kepada publik demi transparansi, ia juga menyerahkan sepenuhnya mekanisme tersebut kepada pihak kepolisian.
“Ya terserah penyidik juga kan untuk dikomunikasikan kepada publik, ” simpulnya.
Lebih lanjut,Yusril menyatakan bahwa pemerintah tidak berencana membentuk tim khusus untuk menangani kasus ini.Penanganan perkara diserahkan sepenuhnya kepada Bareskrim Polri agar penegakan hukum berjalan secara profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,dengan keyakinan bahwa pihak kepolisian akan menjalankannya secara profesional.
