Koma.id | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dengan tegas membantah isu yang menyebut dirinya dicekal bepergian ke luar negeri. Tito memastikan bahwa kabar tersebut merupakan berita bohong alias hoaks yang sengaja dihembuskan di media sosial.
Isu pencekalan tersebut sebelumnya sempat menyebutkan di tengah penyidikan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, yang juga menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Saya di sini, ke mana? Enggak ada (surat pencekalan),” tegas Tito kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (09/11).
Selain menepis isu pencekalan, mantan Kapolri ini juga membantah rumor mengenai adanya pertemuan para jenderal di kediamannya terkait kasus tersebut. Ia menyebut informasi yang beredar di media sosial itu keliru, termasuk klaim lokasi rumah dinasnya.
“Ada banyak, terlalu banyak hoaks-nya. Ada yang bilang lagi bahwa… katanya kumpul di rumah Tito Karnavian di Widya Chandra 4. Rumah saya kan Widya Chandra 1, bukan 4,” paparnya. “Hoaks ya. Terima kasih.”
Tito menegaskan bahwa dirinya sudah tidak lagi terlibat dalam urusan internal kepolisian sejak purnatugas pada 2019. Saat ini, ia menyatakan fokus penuh menjalankan amanat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Mendagri yang kegiatannya sudah menyita waktu secara luar biasa.
“Saya dari tahun 2019 sudah pensiun, baik dari polisi maupun dari jabatan Kapolri. Dan saya tidak pernah ikut urusan polisi. Tugas saya, saya mendapat kepercayaan sebagai Mendagri, saya jalankan dengan sebaik-baiknya,” ujar Tito.“ Jadi kalau untuk urusan polisi kan sudah ada yang menggawanginya sendiri, ” tutupnya.
Sebelumnya,Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan empat petugas tinggi (Pati) Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal,pengumpul data elektronik,serta akses ilegal.Keempat tersangka tersebut meliputi eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo,Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta,Widyaiswara Kepolisian Utama Tk.1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso,dan Irjen Slamet Uliandi.Atas perbuatannya,para tersangka dijerat dengan pasal berlapis terkait UU ITE dan KUHP baru.
