KOMA.ID, JAKARTA – DPR RI bersama pemerintah akan membahas sejumlah rancangan undang-undang (RUU) strategis pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2026–2027. 4 (empat) RUU yang menjadi perhatian di antaranya RUU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, RUU tentang Hak Cipta, RUU tentang Perkoperasian, serta RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana.
Agenda legislasi tersebut disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidato pembukaan Rapat Paripurna ke-11 DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Puan mengatakan, pembahasan sejumlah RUU tersebut merupakan bagian dari upaya DPR bersama pemerintah untuk memperkuat kerangka hukum nasional sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.
“DPR RI bersama dengan pemerintah akan melakukan pembahasan beberapa rancangan undang-undang yang merupakan RUU inisiatif DPR RI, di antaranya RUU tentang lalu lintas dan angkutan jalan, RUU tentang hak cipta, RUU tentang perkoperasian, dan RUU tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana,” kata Puan.
Selain melanjutkan pembahasan empat RUU tersebut, DPR juga berkomitmen mempercepat penyusunan sejumlah rancangan undang-undang yang dinilai mendesak dan memiliki urgensi tinggi bagi kebutuhan hukum masyarakat.
Meski demikian, Puan mengingatkan bahwa percepatan pembentukan regulasi tidak boleh mengesampingkan kualitas substansi maupun prinsip kehati-hatian dalam proses legislasi.
DPR, menurutnya, juga harus memastikan masyarakat memperoleh ruang untuk terlibat secara bermakna dalam pembahasan setiap rancangan undang-undang.
“DPR RI juga berkomitmen untuk mempercepat penyusunan rancangan undang-undang yang mendesak dan memiliki urgensi tinggi bagi kebutuhan hukum masyarakat dengan mengutamakan kualitas substansi, kehati-hatian, dan partisipasi masyarakat yang bermakna,” ujarnya.
Di luar agenda legislasi, Puan turut menyoroti pentingnya menjaga ketahanan fiskal APBN Tahun Anggaran 2026. Ia menyebut ketidakpastian ekonomi global masih memberikan tekanan terhadap kondisi fiskal nasional, antara lain melalui dinamika harga minyak bumi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta perkembangan pasar modal.
Karena itu, DPR akan memberikan perhatian terhadap kebijakan anggaran agar ketahanan fiskal tetap terjaga tanpa mengabaikan perlindungan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Puan berharap, pelaksanaan fungsi legislasi dan anggaran pada masa persidangan ini dapat menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat kepentingan nasional.
“DPR RI akan memastikan bahwa ketahanan fiskal pada APBN tahun anggaran 2026 tetap dapat melindungi perekonomian rakyat dan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
