Koma.id – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menegaskan informasi mengenai Surat Izin Mengemudi (SIM) gratis dan berlaku seumur hidup yang beredar di media sosial merupakan kabar bohong atau hoaks. Hingga Senin (9/11/2026), ketentuan masa berlaku SIM di Indonesia tetap lima tahun sejak tanggal penerbitan dan wajib diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan.
Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Pol I Made Agus Prasatya menjelaskan, ketentuan masa berlaku SIM mengacu pada Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa Surat Izin Mengemudi berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang.
Dengan demikian, tidak ada perubahan kebijakan yang membuat SIM otomatis berlaku seumur hidup. Pemilik SIM tetap harus melakukan perpanjangan secara berkala agar dokumen tersebut tetap sah digunakan.
Korlantas juga meluruskan informasi mengenai layanan penerbitan SIM gratis. Biaya penerbitan dan perpanjangan SIM masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Korlantas menegaskan, kewajiban perpanjangan SIM bukan semata-mata urusan administrasi atau pembayaran biaya pelayanan. Proses tersebut juga berkaitan dengan evaluasi kompetensi dan kelayakan seseorang untuk mengemudikan kendaraan bermotor.
Made Agus menjelaskan, SIM merupakan bukti kompetensi serta kelaikan kesehatan jasmani dan psikologis seseorang dalam berkendara. Karena itu, evaluasi secara berkala diperlukan untuk memastikan pengemudi tetap memenuhi persyaratan keselamatan berlalu lintas.
“SIM merupakan bukti kompetensi serta kelaikan kesehatan jasmani dan psikologis seseorang dalam berkendara. Oleh karena itu, evaluasi dan pengujian kembali secara berkala setiap lima tahun diperlukan untuk memastikan pengemudi tetap memenuhi persyaratan keselamatan berlalu lintas,” jelasnya.
Selain sebagai bukti kompetensi mengemudi, SIM juga memiliki fungsi lain sebagaimana diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
Dalam pasal tersebut, SIM berfungsi sebagai tanda bukti kompetensi mengemudi, registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang memuat identitas lengkap pengemudi, serta dapat digunakan sebagai sumber data untuk mendukung penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian.
Karena memiliki fungsi penting dalam keselamatan dan penegakan hukum lalu lintas, penerbitan SIM tetap harus mengikuti persyaratan yang ditetapkan pemerintah.
Korlantas juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap berbagai tautan pendaftaran SIM seumur hidup maupun penawaran layanan SIM gratis yang beredar melalui TikTok, WhatsApp, Instagram, dan platform media sosial lainnya.
Tautan tersebut berpotensi dimanfaatkan sebagai modus penipuan digital untuk memperoleh data pribadi masyarakat. Pelaku dapat mengarahkan calon korban ke situs palsu yang meminta informasi identitas, dokumen pribadi, bahkan kode OTP.
Masyarakat diminta tidak sembarangan mengakses tautan, mengisi formulir digital, mengunggah dokumen identitas, atau memberikan informasi rahasia kepada pihak yang tidak jelas kewenangannya.
Korlantas mengimbau masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui saluran resmi kepolisian sebelum mempercayai atau menyebarkannya.
“Pastikan informasi berasal dari sumber resmi. Jangan mudah percaya hoaks, jangan sembarangan klik tautan, dan lindungi data pribadi Anda,” demikian imbauan Korlantas.
Dengan demikian, hingga saat ini aturan SIM tetap berlaku lima tahun dan dapat diperpanjang. Masyarakat diharapkan tidak terpengaruh informasi yang menjanjikan SIM gratis atau berlaku seumur hidup, terutama apabila disertai tautan pendaftaran yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah maupun kepolisian.
