KOMA.ID, JAKARTA – Influencer muda, dokter Tirta Mandira Hudhi menyarankan Raffi Ahmad mempertimbangkan untuk mundur dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden apabila masih ingin aktif menjalankan bisnis promosi melalui perusahaan RANS. Saran tersebut disampaikan menyusul temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai belanja jasa influencer menggunakan anggaran negara yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia.
Dokter Tirta menilai, penggunaan jasa influencer oleh pemerintah pada dasarnya bukan persoalan selama dilakukan secara transparan, memiliki kesepakatan yang jelas, serta tidak mengandung transaksi di bawah tangan maupun konflik kepentingan.
Ia mengatakan, promosi pariwisata melalui influencer merupakan salah satu kegiatan yang dapat dilakukan pemerintah untuk memperkenalkan potensi daerah dan mendorong pemasukan negara.
“Boleh nggak negara menggunakan influencer atau kegiatan promosi? Boleh, jawabannya adalah boleh. Karena kegiatan promosi pariwisata itu adalah salah satu kegiatan pilar income pertama negara. Jadi aku enggak permasalahan negara hire influencer A sampai Z, mau biayain travel vlog buat ke Labuan Bajo, mau ke Natuna, ke Manado, ke Makassar, ke Papua tuh boleh, asal dilakukan dengan deal-deal yang jelas tanpa transaksi conflict of interest di bawah tangan,” kata Dokter Tirta.
Di sisi lain, ia juga menilai masyarakat berhak mempertanyakan penggunaan anggaran negara untuk kegiatan promosi tersebut. Menurutnya, kritik dan permintaan penjelasan dari publik merupakan bagian dari fungsi pengawasan masyarakat terhadap pemerintah.
BMKG Rilis Prakiraan Cuaca Jabodetabek: Sebagian Wilayah Berpotensi Hujan Disertai Peringatan Dini
“Apakah warga yang komplain itu salah? Enggak. Boleh juga, karena kegiatan warga yang meminta penjelasan dari negara itu dijamin undang-undang. Boleh karena kita berperan penting dan ini adalah demos kratos, fungsi rakyat adalah mengawasi, jadi warga boleh bertanya dan tugasnya kementerian tersebut yang menjawab,” ujarnya.
Namun, Dokter Tirta melihat persoalan menjadi lebih sensitif karena Raffi Ahmad saat ini juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Posisi tersebut, menurutnya, membuat keterlibatan perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi dalam pengadaan pemerintah berpotensi menimbulkan persepsi konflik kepentingan.
Ia mengakui bahwa sejumlah transaksi yang dipersoalkan disebut berlangsung sebelum Raffi menjabat sebagai utusan presiden. Meski demikian, statusnya sebagai pejabat publik saat ini membuat Raffi dinilai perlu memberikan penjelasan secara terbuka.
“Mas Raffi Ahmad adalah seorang pejabat, walau dealing ini menurut beberapa versi dilakukan jauh sebelum Raffi Ahmad menjabat sebagai utusan presiden, tapi beliau adalah pejabat. Sehingga mau enggak mau sekarang bolanya ada di Mas Raffi sebagai perwakilan dari RANS untuk menjawab dan klarifikasi,” tuturnya.
Karena itu, Dokter Tirta menyarankan Raffi mengambil keputusan yang jelas antara menjalankan bisnis RANS atau mengutamakan tugasnya sebagai pejabat negara. Ia bahkan menyarankan Raffi mundur dari jabatan utusan presiden apabila ingin tetap leluasa menjalankan aktivitas bisnis promosi.
“Daripada kamu disenggol terus, hidup enggak tenang, terus baca komentar seperti itu, kamu mau enggak mau harus memilih. Saya sarankan Mas Raffi memilih mau fokus di RANS-nya atau fokus bekerja buat negara,” ucapnya.
Dokter Tirta menegaskan, saran tersebut bukan berarti dirinya mengetahui adanya pelanggaran dalam transaksi yang melibatkan RANS. Ia justru meminta Raffi memberikan klarifikasi mengenai keterlibatan perusahaan dan kemungkinan hubungan bisnis dengan kegiatan promosi yang menggunakan APBN.
“Kalau kamu memang masih makan dari kegiatan promosi yang melibatkan APBN, kita enggak tahu ya, kita enggak tahu nih, aku enggak tahu beneran, kamu yang harus klarifikasi. Sebaiknya kalau kamu mau hidup tenang ya kamu mundur dari pejabat tersebut,” katanya.
Menurut Dokter Tirta, rangkap peran sebagai pejabat publik dan figur yang terlibat dalam bisnis promosi dapat memunculkan bias di tengah masyarakat. Aktivitas promosi yang dilakukan Raffi berisiko terus dikaitkan dengan posisinya di lingkungan pemerintahan.
“Kalau pemerintah ngasih contoh kamu ya itu as influencer, bukan sebagai pejabat. Nah, kalau sekarang kan ada orang akan bias karena kamu tuh urusan presiden bagian kreatif dan anak muda. Jadi kamu pergi ke mana bisa jadi nanti warga akan menuduh, sekarang sudah terlanjur,” ujarnya.
Ia pun meminta Raffi memanfaatkan polemik tersebut untuk mempertimbangkan langkah ke depan, sekaligus mengajak masyarakat tetap kritis dalam mengawasi penggunaan anggaran negara tanpa ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Konteks Temuan ICW
Temuan yang disinggung Dokter Tirta merujuk pada laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) tertanggal 9 November 2026. ICW mengungkap adanya delapan paket pengadaan jasa influencer melalui PT Rans Animasi Indonesia dengan total nilai mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar.
Berdasarkan penelusuran ICW terhadap data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 di portal Inaproc milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pengadaan tersebut berasal dari dua kementerian.
Lima paket tercatat berasal dari Museum dan Cagar Budaya di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2024 dengan nilai sekitar Rp3,9 miliar. Sementara tiga paket lainnya berasal dari sejumlah satuan kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025–2026 dengan total sekitar Rp10,8 miliar.
Pekerjaan yang tercatat meliputi penayangan video di kanal YouTube RANS Entertainment, konten Instagram Reels dan Story, serta TikTok melalui akun Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Selain itu, terdapat pengadaan jasa kehadiran Raffi Ahmad dalam acara pemerintah.
Salah satu paket yang disoroti adalah jasa kehadiran Raffi Ahmad dalam kegiatan Museum dan Cagar Budaya senilai sekitar Rp2,52 miliar. Sementara pengadaan penayangan Instagram Story tercatat senilai sekitar Rp575,65 juta.
ICW juga menyoroti tiga paket pengadaan KKP yang masing-masing bernilai sekitar Rp3,6 miliar. Paket tersebut berkaitan dengan jasa influencer engagement dan publikasi program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna.
Dalam laporannya, ICW mempertanyakan transparansi dan kewajaran harga pengadaan, kesesuaian belanja dengan kebutuhan kementerian, persaingan dalam proses pengadaan, serta potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad merupakan pejabat publik yang memiliki keterkaitan dengan perusahaan penerima kontrak.
ICW juga menyoroti bahwa pengadaan dari KKP berlangsung setelah Raffi dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden pada 22 Oktober 2024. Organisasi antikorupsi tersebut meminta agar persoalan ini ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan audit terhadap proses pengadaan.
Temuan ICW tersebut merupakan hasil penelusuran data pengadaan dan menjadi dasar bagi pertanyaan mengenai transparansi serta potensi konflik kepentingan. Temuan itu tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana ataupun pelanggaran yang dilakukan Raffi Ahmad maupun PT Rans Animasi Indonesia.
