KOMA.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menegaskan pemerintah tidak akan memberikan perlakuan istimewa kepada korporasi yang terbukti melanggar kewajiban dalam pengelolaan lahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ia meminta seluruh proses penegakan hukum dilakukan secara tegas, objektif, dan konsisten tanpa membedakan pihak yang terlibat, baik perorangan, kelompok, maupun perusahaan.
“Tidak boleh ada pembiaran terhadap pelanggaran, tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap korporasi, dan tidak boleh ada pihak yang kebal hukum,” kata
Dudung setelah memimpin rapat evaluasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan pemegang hak guna usaha (HGU).
Dudung menyampaikan, rapat tersebut merupakan tindak lanjut penanganan karhutla tahun 2026 sekaligus upaya memastikan seluruh perusahaan pemegang HGU dan PBPH memenuhi kewajibannya dalam mencegah serta menanggulangi kebakaran.
Berdasarkan hasil sinkronisasi data Kejaksaan Agung dan Polri, tercatat 241 SPDP terhadap perorangan dan 93 SPDP terhadap korporasi. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat 57 badan usaha di delapan provinsi dengan luas area terbakar dalam wilayah konsesi mencapai 33.514,01 hektare.
Kementerian Kehutanan juga telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap 32 subjek hukum. Sanksi tersebut terdiri dari lima pencabutan, 19 pembekuan, serta delapan teguran tertulis atau paksaan pemulihan. Selain itu, 120 subjek hukum masih dalam proses penanganan tindak pidana.
Bagi Dudung, perkembangan tersebut menjadi pengingat bahwa perusahaan yang mendapatkan keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam tidak boleh mengabaikan kewajibannya menjaga lingkungan.
Ia menegaskan, HGU maupun PBPH merupakan hak yang diberikan negara dengan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi. Karena itu, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi apabila pelanggaran terbukti terjadi.
“Apabila terbukti terjadi pelanggaran, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan hukum, termasuk pembekuan, pencabutan, maupun tidak memperpanjang izin,” ujarnya.
Dudung juga meminta kementerian dan lembaga terkait mempercepat proses hukum serta memastikan hasil pemeriksaan lapangan benar-benar ditindaklanjuti. Pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi dan pemulihan lingkungan juga harus diperkuat.
Namun, ia mengingatkan agar penegakan hukum tidak dilakukan secara serampangan. Perusahaan yang patuh dan sungguh-sungguh melaksanakan kewajibannya harus dibedakan dari perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Seluruh proses harus berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Dudung menilai penanggulangan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api ketika kebakaran terjadi. Pemerintah harus memastikan kebakaran tidak terus berulang akibat lemahnya pengawasan maupun pengabaian tanggung jawab oleh pemegang izin.
Ia berharap tindakan tegas pemerintah menjadi peringatan bagi seluruh pihak agar memperbaiki tata kelola lahan, melengkapi sarana dan prasarana pencegahan kebakaran, serta lebih serius melindungi lingkungan dan keselamatan masyarakat.
“Dan kepada pihak perorangan, kelompok, maupun perusahaan bahkan korporasi, dengan tindakan tegas inilah justru akhirnya mereka juga mewaspadai sehingga tidak terjadi untuk kedepannya,” pungkasnya.
