Koma.id | Jakarta – Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia periode 2019–2022, Agung Firman Sampurna, menegaskan bahwa kuota haji bukanlah kekayaan negara maupun instrumen keuangan negara. Menurutnya, kuota haji merupakan instrumen administratif yang dihasilkan dari kesepakatan bilateral antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi.
Hal tersebut disampaikan Agung saat dihadirkan sebagai ahli dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023–2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (10/11).
Sidang ini menghadirkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas beserta tiga terdakwa lainnya.
“Kuota haji itu bukan instrumen keuangan, Pak,” tegas Agung saat dicecar oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (Korupsi/KPK) di ruang sidang.
Agung menjelaskan, meski sesuatu dapat dinilai dengan uang, hal tersebut tidak serta-merta menjadikannya sebagai kekayaan negara. Ia membedakan antara kuota haji sebagai instrumen administratif dengan kegiatan penyelenggaraan ibadah haji itu sendiri yang memang masuk dalam lingkup keuangan negara.
“Bukan kuota hajinya, tetapi kegiatan penyelenggaraan ibadah hajinya yang merupakan lingkup keuangan negara,” kata akademisi tersebut.
Selain itu, Agung memaparkan bahwa dana jemaah haji sepenuhnya merupakan hak milik jemaah atau calon peserta haji, bukan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dana tersebut dicatat sebagai dana titipan dan kewajiban. Dalam keterangannya, ia juga mengingatkan agar pembuktian kerugian negara dalam proses hukum harus didasarkan pada temuan faktual dan bukan asumsi semata.
Dalam perkara ini, KPK mendakwa empat orang terdakwa telah merugikan keuangan negara hingga setidak-tidaknya Rp622,09 miliar berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI. Keempat terdakwa tersebut meliputi:
- Yaqut Cholil Qoumas (Menteri Agama periode 2020–2024)
- Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex (Mantan Staf Khusus Menteri Agama)
- Ismail Adham (Direktur Operasional PT Makassar Toraja / Maktour)
- Asrul Azis Taba (Ketua Umum Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama)
Angka kerugian negara yang didakwakan jaksa mencakup tiga komponen utama, yakni selisih penerimaan dan pengeluaran Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) 2024 sebesar Rp438,2 miliar, penerimaan PIHK dari penjualan kuota petugas haji khusus 2024 senilai Rp39,95 miliar, serta fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan 2023 dan 2024 sebesar Rp143,92 miliar.
Atas perbuatannya, para terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
