KOMA.ID, JAKARTA – Ketua BEM UGM periode 2025/2026, Tiyo Ardianto melontarkan kritik pedas terhadap SPPG dan menyebutnya sebagai “Satuan Penjilat Prabowo-Gibran”. Ia menyebut bahwa program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai “Satuan Penjilat Prabowo-Gibran”.
Pernyataan itu langsung memancing perhatian publik dan ramai diperbincangkan di media sosial. Ucapan kontroversial tersebut disampaikan dalam diskusi bertajuk “Terus Terang” yang disiarkan melalui kanal YouTube Mahfud MD Official pada 21 Mei 2026.
Acara itu berlangsung di lingkungan Universitas Islam Indonesia dan dihadiri sejumlah tokoh nasional seperti Mahfud MD, Rocky Gerung, dan Okky Madasari.
Diskusi tersebut membahas berbagai isu terkait demokrasi, supremasi sipil, hingga arah kebijakan pemerintahan saat ini.
Namun pernyataan Tiyo soal SPPG menjadi bagian yang paling menyita perhatian publik.
RUU HAM: 4 Lembaga HAM Ini Non-Pemerintah
Dalam pemaparannya, Tiyo mengkritik keterlibatan aparat TNI dan Polri dalam program SPPG yang menjadi bagian dari program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
Menurut dia, keterlibatan aparat keamanan secara luas dalam program sosial pemerintah berpotensi menggeser fungsi utama institusi pertahanan dan keamanan negara.
Ia menilai kondisi tersebut dapat memunculkan gejala militerisme baru dalam pemerintahan sipil.
“SPPG bukanlah unit layanan publik murni,” kata Tiyo dalam forum tersebut.
Ia menilai program pelayanan publik seharusnya lebih banyak dijalankan lembaga sipil, bukan melibatkan aparat secara dominan.
Menurutnya, ruang sipil perlu dijaga agar tidak semakin bercampur dengan institusi militer dan kepolisian.
Pernyataan itu langsung memicu pro dan kontra.
Potongan video diskusi tersebut cepat menyebar di berbagai platform media sosial dan menuai beragam komentar dari warganet.
Sebagian netizen mendukung kritik yang disampaikan Tiyo sebagai bentuk kebebasan berpendapat dan kontrol terhadap pemerintah.
Namun tak sedikit pula yang menganggap bahasa yang digunakan terlalu keras dan provokatif.
Tak hanya membahas SPPG, Ketua BEM UGM itu juga menyinggung sejumlah isu lain yang menurutnya menjadi problem dalam demokrasi Indonesia saat ini.
Salah satu yang disoroti adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Menurut Tiyo, putusan tersebut meninggalkan persoalan etik dan hukum yang hingga kini masih menjadi perdebatan publik.
Ia juga mengkritik pengangkatan Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet saat masih berstatus prajurit aktif TNI.
Menurut dia, langkah tersebut berpotensi menimbulkan persoalan dalam konteks aturan Undang-Undang TNI yang mengatur posisi militer aktif di jabatan sipil.
Kritik tersebut kembali menegaskan sikap sebagian kalangan mahasiswa yang menilai perlu ada penguatan supremasi sipil dalam pemerintahan.
Selain aspek politik dan demokrasi, Tiyo turut menyoroti besarnya anggaran program Makan Bergizi Gratis.
Ia menyebut anggaran yang mencapai Rp223 triliun seharusnya bisa dialihkan untuk memperluas akses pendidikan masyarakat.
Menurut dia, dana sebesar itu dapat digunakan untuk membantu pembebasan biaya kuliah atau memperkuat kualitas pendidikan nasional.
Pandangan tersebut memunculkan perdebatan baru di ruang publik.
Sebagian pihak menilai program MBG tetap penting untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan menekan angka stunting.
Namun sebagian lainnya mempertanyakan efektivitas dan prioritas penggunaan anggaran negara.
Dalam akhir pemaparannya, Tiyo menyerukan perlunya “Reformasi Jilid Dua” untuk memperkuat demokrasi dan menjaga ruang sipil di Indonesia.
Ia menilai berbagai dinamika politik dan kebijakan pemerintah saat ini perlu mendapat pengawasan serius dari masyarakat, terutama kalangan muda dan mahasiswa.
Seruan itu kemudian ramai dibahas di media sosial dan memunculkan diskusi panjang terkait posisi gerakan mahasiswa di era pemerintahan Prabowo-Gibran.
Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah terkait pernyataan Ketua BEM UGM tersebut.
Namun polemik soal SPPG dan kritik terhadap pemerintahan diperkirakan masih akan terus bergulir dalam beberapa waktu ke depan.
Video Lengkap Talkshow di UII Jogja :
