KOMA.ID, JAKARTA – Dosen Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti merespons postingan Ahmaz Muzani, bekas Sekjen DPP Partai Gerindra sekaligus Ketua MPR RI, yang mengaku diutus oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri pemakaman Ali Khamenei di Iran.
Menurut Bivitri, statemen Muzani salah kaprah dan menyalahi aturan jika mengklaim sebagai Ketua MPR dalam konteks tersebut.
Sebab tak mungkin dalam ilmu hukum tata negara, Presiden bisa memerintahkan ketua MPR RI.
Menko Polkam Bakar Semangat Siswa Dikmaba TNI dan Calon Manajer KDKMP di Rindam I/Bukit Barisan
“Ngaco ini. MPR memang bukan lagi lembaga tertinggi negara, tapi dia sejajar dengan presiden,” kata Bivitri dalam keterangannya, Selasa (7/7/2026).
Pun jika dalam konteks Muzani sebagai kader Partai Gerindra, tentu hal itu bukan masalah. Sayangnya statemen Muzani bukan dalam kapasitasnya sebagai kader partai, melainkan Ketua MPR RI.
“Jangan lupa dia ini kader partai Gerindra,” sambungnya.
Dalam perspektifnya, sejauh ini tata kelola negara memang terlalu banyak yang absurd. Bahkan kata Bivitri, lembaga legislatif yang seharusnya menjadi pengontrol dan penyeimbang eksekutif cenderung menjadi juru bicara Istana.
“Sekarang memang banyak ngaconya, bebarapa kali juga pimpinan DPR atau komisi malah kayak jubir presiden, bukannya mengawasi,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku bersama dengan Menteri Luar Negeri Sugiono telah mendapatkan perintah dari Presiden Prabowo Subianto.
“Saya sebagai Ketua MPR RI bersama Menteri Luar Negeri Sugiono diutus oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri acara prosesi pemakaman mendiang Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatulllh Khamenei Masyhad, Iran pada Kamis 9 Juli 2026,” tulis Muzani.
Rencananya, agenda penerbangan sedang diatur oleh pihak Kementerian Luar Negeri, sembari menunggu kepastian dari pihak Iran.
Mantan Sekjen DPP Partai Gerindra itu mengklaim bahwa kehadirannya nanti akan menjadi representasi pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia, dalam pemberian penghormatan terakhir kepada mantan petinggi pemerintah Iran tersebut.
