Gulir ke bawah!
Polhukam

Habib Syakur Ajak Publik Tak Perprovokasi Polemik Jampidsus vs Densus 88 : Rentan Digoreng

7598
×

Habib Syakur Ajak Publik Tak Perprovokasi Polemik Jampidsus vs Densus 88 : Rentan Digoreng

Sebarkan artikel ini
Habib Syakur - Podcast Koma.id 6
Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur bin Ali Mahdi Al Hamid

KOMA.ID, JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menilai bahwa polemik antara Jampidsus Kejaksaan Agung dengan Densus 88 Antiteror Polri tidak perlu dijadikan spekulasi liar oleh masyarakat.

Sebab, ia memandang bahwa persoalan itu sudah ditangani oleh antar pimpinan masing-masing di lembaga penegak hukum tersebut.

Silakan gulirkan ke bawah

“Tidak perlu jadi polemik. Apa yang terjadi sudah diselesaikan antar pimpinan, baik Jaksa Agung maupun Kapolri,” kata Habib Syakur kepada wartawan, Selasa (28/5).

Menurutnya, situasi ini rentan ditunggangi oleh sejumlah pihak yang ingin memperuncing persoalan. Khususnya mereka yang ingin membuat Indonesia gaduh.

Apalagi saat ini muncul gerakan sosial yang tengah melaporkan dugaan abuse of power yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

“Ya, jelas situasi ini berpotensi untuk digoreng ke sana ke mari ya. Makanya sebaiknya kita sikapi dengan bijak,” ujarnya.

Yang menjadi soal adalah, ia juga menduga ada upaya penggiringan opini negatif yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk menyudutkan Densus 88 dalam peristiwa patroli keamanan di sekitar Jakarta Selatan.

Hal ini terjadi pasca salah seorang anggota Densus 88 yakni Bripda Iqbal Mustofa yang ditangkap karena dituding melakukan penguntitan terhadap Jampidsus.

“Kita belum tahu kebenarannya. Apalagi setelahnya muncul running text yang seolah dihack. Ini kan terlalu bias untuk saat ini. Jadi mana yang kita perlu percaya kita juga belum jelas. Maka praduga tak bersalah harus kita kedepankan,” tukasnya.

Lebih lanjut, Ulama asal Malang Raya ini pun meminta agar semua pihak bisa menahan diri. Sembari itu, lembaga penegak hukum seharusnya bisa saling bersinergi, jika memang ada yang salah maka tuntaskan melalui pendekatan yang terbaik.

“Kita semua dan seluruh anggota lembaga penegak hukum harus bisa tahan diri, jangan mudah terpancing. Biarkan hukum yang berbicara, jangan berspekulasi liar yang membuat situasi makin buruk. Siapa yang senang, tentu mereka yang ingin mengganggu eksistensi Pancasila dan NKRI,” pungkasnya.

Febri Dilaporkan ke KPK

Sekadar diketahui, bahwa Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST) melaporkan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung RI) Febrie Ardiansyah ke KPK. Pelaporan ini dilakukan dengan dugaan adanya kerugian negara yang timbul akibat proses lelang PT Gunung Bara Utama di Kejagung.

“Pada hari ini kami menyampaikan bahwa dugaan tersebut dengan data-data yang sudah kami siapkan. Kami lampirkan juga fakta-faktanya semuanya dan diterima baik oleh KPK,” kata Koordinator KSST, Ronald di gedung Merah Putih KPK, Senin (27/5/2024) kemarin.

“Jampidsus, kemudian juga PPA penilaian aset Kejagung, juga kemudian dari DJKN Direktoral Jenderal Kekayaan Negara dan lain-lain,” sambungnya.

Dalam laporan hari ini, KSST didampingi oleh pengacara Deolipa Yumara dan juga Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso. Sugeng pun menjelaskan aset-aset PT Gunung Bara Utama kala itu disita oleh pihak Kejagung dalam kasus korupsi Jiwasraya dengan nilai Rp 10 triliun di tahun 2023.

“Kemudian barang sitaan ini dari PT Gunung Bara Utama ini dilelang pada Juli 2023, nilainya cuma Rp 1,945 triliun, tidak sampai Rp 10 triliun. Nah selisih 9 triliun ini jadi tanda tanya kan? Padahal infonya ada yang menawar Rp 4 triliun ya, bahkan kewajiban pengembalian kerugian negara itu sekitar Rp 9,6 triliun ya pengembaliannya tapi dijual cuma Rp 1,945 triliun,” terang Sugeng.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.