Koma.id – Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Prabowo, dalam hal ini Polda Papua menyarankan pemerintah pusat agar tak mencairkan alokasi dana desa, khususnya untuk Distrik Nduga.
Permohonan tersebut berkaitan dengan adanya aksi penyanderaan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya terhadap Pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mehrtens.
Pihaknya khawatir dana desa disalahgunakan untuk mendukung pembelian senjata api ilegal bagi KKB.
“Kalau ini (dana desa) tidak kita blokir, maka dana desa akan mengalir ke desa dan mereka (KKB) mungkin akan terus meminta bantuan. Mungkin untuk membeli senjata, untuk membeli makanan,” ujar Benny, Kamis (8/6/2023).
Sebelumnya, Kapolda Papua Barat Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga memerintahkan jajarannya untuk menyelidiki penggunaan dana desa di dua daerah yang menjadi wilayah konsentrasi KKB di Papua Barat.
Boni Hargens soal Pengamanan Demo 27 Agustus 2026, Anggap Polri Makin Dipercaya Jaga Keamanan
Hal itu disampaikan Direktur Kriminal Khusus Polda Papua Barat Kombes Polisi Romylus Tamtelahitu.
“Dua tahun terakhir ada insiden yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata yaitu Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Teluk Bintuni. Tim lagi menyelidiki penggunaan Dana Desa di dua kampung di Kabupaten itu,” kata Romylus di Manokwari, 28 Oktober 2022.
Dia menegaskan dana desa sama sekali tidak dibenarkan jika mengalir ke kelompok kriminal bersenjata. Romylus menuturkan polisi sudah mengidentifikasi sejumlah daerah yang diduga terkait dengan kasus tersebut.
Tak terlalu jelas berapa banyak total dana desa tahun 2023 sebesar Rp5 triliun (337 juta dolar AS) untuk Papua yang mengalir untuk pembelian senjata.
Namun, Kepala Operasi Damai Cartenz Kombes Faizal Ramadhani mengatakan kepada Reuters dari kasus-kasus senjata ilegal yang ia investigasi, 40 persen di antaranya melibatkan penggunaan dana desa. Namun, dia tak menjelaskan lebih detail.
