Koma.id — Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan lembaga lingkungan mengkritik wacana Presiden Prabowo Subianto terkait rencana penanaman kelapa sawit, tebu, dan singkong di Papua. Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi memicu bencana ekologis serta mengabaikan hak masyarakat adat di Tanah Papua.
Kritik tersebut disampaikan Greenpeace Indonesia bersama Yayasan Pusaka Bentala Rakyat. Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Asep, menyebut ambisi pengembangan perkebunan skala besar di Papua berisiko membuka jutaan hektare hutan alam.
Haris Moti: Tuntutan Aksi 27 Agustus Sejalan dengan Kebijakan Prabowo, Waspadai Provokasi
“Ambisi ini dapat membabat hutan alam dalam skala luas dan mengabaikan keberadaan masyarakat adat sebagai pemegang kedaulatan atas tanah Papua,” ujar Asep dalam pernyataannya.
Dinilai Abaikan Pelajaran Deforestasi
Asep menilai wacana tersebut menunjukkan kegagalan belajar dari dampak deforestasi masif di wilayah lain di Indonesia, khususnya Sumatera. Ia menyinggung bencana ekologis akibat ekspansi industri ekstraktif dan perkebunan sawit yang menurutnya telah memicu krisis lingkungan dan korban jiwa.
“Bencana ekologis di Sumatera akibat deforestasi masif telah menyebabkan lebih dari seribu orang meninggal. Pola ini seharusnya tidak diulang di Papua,” katanya.
Amnesty Soroti Dampak HAM
Kritik serupa juga disampaikan Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Ia menilai gagasan penanaman sawit di Papua mencerminkan pengabaian terhadap pelajaran penting dari kerusakan lingkungan akibat deforestasi di berbagai daerah di Indonesia.
Menurut Usman, kebijakan pembangunan berbasis pembukaan lahan besar-besaran berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, terutama terhadap masyarakat adat yang hidup bergantung pada hutan dan sumber daya alam.
WALHI Papua: Perkuat Dominasi Korporasi
Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Papua menilai kebijakan swasembada pangan dan energi yang dirancang pemerintah cenderung memperkuat dominasi korporasi atas lahan dalam skala luas.
WALHI Papua menilai pendekatan tersebut tidak berbasis pada kebutuhan dan kearifan lokal masyarakat adat. Model perkebunan monokultur besar seperti sawit dan tebu dinilai justru mengancam keanekaragaman hayati, ekosistem hutan, serta ketahanan pangan tradisional masyarakat Papua.
“Monokultur berskala besar berisiko merusak ekosistem dan menggerus sistem pangan masyarakat adat yang telah berlangsung turun-temurun,” demikian pernyataan WALHI Papua.
Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah terkait kritik yang disampaikan sejumlah organisasi lingkungan dan HAM tersebut.
