Koma.id – Pengamat Sosial Universitas Indonesia, Rissalwan Habdy Lubis, mengingatkan pentingnya kewaspadaan agar isu Papua tidak dimanfaatkan oleh kelompok berkepentingan yang ingin memantik instabilitas politik.
Ia menanggapi adanya aksi unjuk rasa terkait isu Papua yang kembali digelar oleh Aliansi Mahasiswa Papua bersama sejumlah kelompok solidaritas di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta Pusat, bertepatan dengan HUT OPM, Senin (1/12). Sekitar seratus peserta aksi menyuarakan sejumlah tuntutan, mulai dari penarikan aparat keamanan hingga dorongan penentuan nasib sendiri bagi Papua.
Polda Metro Jaya Sebut Perusakan Fasilitas Umum Demo 27 Agustus Dilakukan Kelompok Perusuh
“Isu Papua memiliki sensitivitas tinggi dan seringkali ditarik dalam percaturan politik internasional. Karena itu, harus ada kehati-hatian agar gerakan masyarakat tidak direkayasa oleh aktor yang ingin menimbulkan kegaduhan,” ujarnya, Senin (1/12).
Menurut Rissalwan, penyampaian aspirasi merupakan hak setiap warga, namun ia menekankan bahwa narasi ekstrem seperti klaim genosida atau delegitimasi negara rentan dimanfaatkan untuk memecah belah masyarakat.
“Kita perlu menjaga agar diskursus Papua tetap berada pada jalurnya. Isu-isu besar jangan dibiarkan dipelintir menjadi alat propaganda yang hanya akan memperlebar jurang sosial,” jelasnya.
Rissalwan mendorong publik untuk memeriksa informasi dengan cermat dan tidak terpancing oleh opini yang tidak berbasis data. Ia menyebut bahwa perbedaan pandangan perihal Papua harus menjadi bagian dari dinamika demokrasi, bukan konflik yang diperkeras melalui perang narasi di ruang publik.
Apresiasi Pendekatan Pengamanan Aksi
Rissalwan juga mengapresiasi langkah aparat keamanan yang menurutnya berhasil menjaga situasi tetap kondusif selama aksi berlangsung. Ia menilai pendekatan humanis pada unjuk rasa merupakan langkah penting untuk mempertahankan kepercayaan publik.
“Pengawalan aparat diperlukan untuk memastikan aksi berjalan damai, bukan untuk membatasi kebebasan berpendapat. Pendekatan seperti ini patut diapresiasi,” katanya.
Ia berharap ruang demokrasi tetap terpelihara tanpa mengabaikan kewaspadaan terhadap pihak-pihak yang berpotensi memanfaatkan isu Papua sebagai alat politik.
“Diskusi tentang Papua harus terus dibuka, tetapi dengan kepala dingin. Kita harus mengutamakan dialog, bukan provokasi,” imbuhnya.
