JAKARTA – Hakim tunggal Richard Edwin Basoeki menolak permohonan praperadilan mantan Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah pada Kamis (27/8/2026).
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
“Dalam pokok perkara, menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya,” kata Richard di ruang sidang utama Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, hari ini.
Hakim juga menolak eksepsi Polda Metro Jaya, Kortas Tipidkor Polri, dan Kejagung dalam perkara ini.
Roadshow Kebangsaan di Lampung, Ken Setiawan Ungkap Ancaman Paham Ekstrem di Kalangan Anak
Hakim pun membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan praperadilan ini kepada Febrie Ardiansyah sejumlah nihil.
Permohonan praperadilan dengan nomor perkara 134/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL itu meliputi Polda Metro Jaya sebagai termohon I dan Kortas Tipidkor Polri sebagai termohon II.
Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) berstatus sebagai turut termohon dalam perkara tersebut.
Lewat gugatan praperadilan itu, pihak Febrie meminta Kejagung menghentikan proses hukum dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Febrie.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Pengacara juga meminta hakim menyatakan surat penyidikan Polda Metro Jaya 6 Juli 2026 terhadap Febrie sebagai tidak sah.
Kuasa hukum juga meminta penggeledahan “rumah Sentul” terkait Febrie sebagai penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah.
Mereka juga meminta hakim menyatakan penetapan tersangka terhadap Febrie tidak sah, yakni penetapan tersangka oleh polisi berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor S.Tap/02/VII/RES.3.3/2026/Polda Metro Jaya tertanggal 10 Juli 2026.
Dengan ditolaknya praperadilan ini, maka Febrie Adriansyah tetap berstatus tersangka.
Besok ada putusan praperadilan Febrie lagi
Besok, PN Jakarta Selatan akan menggelar pembacaan putusan praperadilan Febrie dengan nomor perkara 135/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL.
Sidang itu akan berlangsung pada Jumat (28/8/2026) dengan Kejagung sebagai termohon.
Adapun dalam petitumnya perkara 134, Febrie meminta majelis hakim PN Jakarta Selatan memerintahkan Kejagung untuk menghentikan seluruh proses hukum dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Permintaan tersebut disampaikan tim kuasa hukum Febrie melalui petitum yang dibacakan dalam sidang perdana permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
