Koma.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap alasan pemerintah tetap mengalokasikan volume BBM bersubsidi dalam RAPBN 2027. Pemerintah mengusulkan volume BBM bersubsidi mencapai 19,561 juta kiloliter (kl) untuk menjaga keterjangkauan harga energi dan daya beli masyarakat.
Usulan tersebut terdiri atas 19 juta kl minyak solar dan 561 ribu kl minyak tanah. Untuk minyak solar, pemerintah mengusulkan subsidi tetap sebesar Rp1.000 per liter.
BBM Pertamina Naik, Dexlite Tembus Rp23.700
Bahlil mengatakan kebijakan subsidi energi masih diperlukan karena BBM bersubsidi berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat dan sejumlah sektor yang menjadi penggerak perekonomian.
Menurutnya, subsidi tersebut diarahkan untuk memastikan kebutuhan energi tetap terjangkau, terutama bagi sektor transportasi, perikanan, pertanian, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta pelayanan umum.
“Ini untuk menjaga daya beli masyarakat, menjaga harga energi tetap terjangkau, dan memastikan pasokan energi bagi masyarakat,” kata Bahlil.
Bahlil Waspadai Gejolak Harga Minyak
Bahlil juga menyoroti ketidakpastian geopolitik global yang masih menjadi ancaman terhadap harga energi.
Konflik dan perang di sejumlah kawasan dunia dapat sewaktu-waktu mengganggu pasokan minyak dan mendorong kenaikan harga minyak mentah global.
Bahlil menggambarkan kondisi tersebut seperti penyakit malaria yang dapat kambuh sewaktu-waktu.
“Geopolitik ini seperti malaria, kadang-kadang kambuh,” ujar Bahlil.
Menurut dia, pemerintah harus menyiapkan kebijakan energi yang mampu mengantisipasi kemungkinan terjadinya gejolak harga minyak dunia.
Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menyusun asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) dalam RAPBN 2027.
Pemerintah mengusulkan asumsi ICP 2027 berada di level US$75 per barel.
Minyak Tanah Masih Dibutuhkan Sejumlah Daerah
Selain solar, pemerintah juga tetap mengalokasikan minyak tanah bersubsidi sebanyak 561 ribu kl pada 2027.
Bahlil menjelaskan, minyak tanah masih menjadi kebutuhan masyarakat di sejumlah wilayah yang belum sepenuhnya beralih menggunakan LPG.
Kebutuhan tersebut terutama masih terdapat di wilayah Maluku, Papua, serta sejumlah daerah di Sulawesi.
Karena itu, pemerintah menilai subsidi minyak tanah masih diperlukan untuk memastikan masyarakat di wilayah tersebut tetap memperoleh energi dengan harga yang terjangkau.
Kebijakan tersebut sekaligus mempertimbangkan kondisi geografis dan infrastruktur energi yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.
Target Lifting Migas 1,56 Juta BOEPD
Selain membahas subsidi BBM, pemerintah juga menetapkan target lifting minyak dan gas bumi dalam RAPBN 2027.
Pemerintah mengusulkan lifting migas sebesar 1,56 juta barel setara minyak per hari (barrel oil equivalent per day/BOEPD).
Target tersebut terdiri atas lifting minyak bumi sekitar 612 ribu barel per hari dan lifting gas bumi sekitar 954 ribu barel setara minyak per hari.
Bahlil mengatakan peningkatan produksi dan lifting migas menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi tekanan akibat ketergantungan terhadap energi impor.
Di tengah ketidakpastian harga minyak global, peningkatan produksi dalam negeri dinilai semakin penting untuk menjaga keamanan pasokan energi.
Pemerintah pun tetap harus menjaga keseimbangan antara penyediaan energi dengan kemampuan fiskal negara.
Dengan asumsi ICP US$75 per barel, target lifting migas 1,56 juta BOEPD, serta volume BBM bersubsidi 19,561 juta kl, pemerintah berharap kebijakan energi 2027 dapat menjaga keterjangkauan harga sekaligus memastikan pasokan energi bagi masyarakat dan sektor-sektor produktif.
