Koma.id | Jakarta – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 tercatat sebesar 5,29 persen. Namun, di balik capaian makro tersebut, sebagian masyarakat masih menghadapi tekanan berat akibat kenaikan biaya hidup dan melemahnya daya beli.
Pakar Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta (FEB UMJ), Dr. Diana Hasan, menilai pemerintah perlu membaca kondisi ekonomi tidak hanya dari indikator makro, tetapi juga melalui data sosial ekonomi di tingkat daerah.
“Kelompok masyarakat yang paling rentan antara lain pekerja sektor informal, kelas menengah rentan, serta rumah tangga berpenghasilan rendah,” jelasnya, Jumat (28/08).
Diana menjelaskan, biaya hidup yang semakin tinggi membuat ruang menabung masyarakat semakin terbatas. Tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga berdampak pada harga barang impor dan biaya logistik industri.
- Pekerja sektor informal: buruh harian, pengemudi ojek online, pedagang kecil, dan pekerja lepas tanpa pendapatan tetap maupun jaminan sosial.
- Kelas menengah rentan: masyarakat yang baru keluar dari kemiskinan, dengan tabungan terbatas sehingga mudah kembali rentan saat harga kebutuhan pokok naik.
- Rumah tangga berpenghasilan rendah: sebagian besar pendapatan digunakan untuk kebutuhan dasar, terutama makanan.
Ketua Prodi Manajemen FEB UMJ itu menekankan perlunya sistem pendataan sosial ekonomi yang terintegrasi, seperti Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Namun, akurasi data masih menjadi tantangan utama.
“Data kemiskinan maupun sektor informal yang tidak diperbarui berkala dapat menyulitkan pemerintah memperoleh gambaran riil kondisi masyarakat,” ujarnya.
Diana menilai pemerintah daerah memiliki peran strategis karena lebih dekat dengan kondisi masyarakat. Data lokal yang akurat membantu pemda memetakan potensi unggulan daerah, seperti pertanian, nelayan, atau sentra perdagangan kecil, sekaligus memberikan intervensi sesuai kebutuhan, termasuk dukungan bagi UMKM.
Berbagai kebijakan pemerintah melalui program perlindungan sosial dan pengendalian harga dinilai sudah responsif, namun efektivitasnya perlu diperkuat. Diana menekankan pentingnya kebijakan fiskal ekspansif yang tepat sasaran, berupa kombinasi perlindungan sosial, insentif sektor riil, dan pengendalian harga pangan.
Selain itu, Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan BPS diharapkan mampu menghimpun data lebih menyeluruh mengenai kondisi usaha masyarakat, terutama UMKM.
“Informasi valid merupakan fondasi utama agar program pembangunan dan kebijakan fiskal bisa tepat sasaran,” tegasnya.
Diana menyebut tiga aspek utama yang perlu diperhatikan pemerintah:
- Stabilisasi harga pangan
- Perluasan lapangan kerja formal
- Penguatan bantuan sosial tepat sasaran
“Pertumbuhan ekonomi nasional tidak cukup hanya dilihat dari angka. Kebijakan yang efektif membutuhkan data akurat, pemetaan kondisi masyarakat hingga tingkat daerah, serta kemampuan menerjemahkan dinamika global menjadi kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas Diana.
