Koma.id – Advokat yang juga pegiat Hak Asasi Manusia (HAM), Feri Kusuma menilai Presiden Jokowi harus melanjutkan agenda reformasi TNI dalam rangka pelaksaan nawacita.
Ungkapan itu ditegaskan dalam rangka mengomentari polemik puluhan prajurit TNI yang menggeruduk Polrestabes Medan beberapa waktu lalu.
Polda Metro Jaya Sebut Perusakan Fasilitas Umum Demo 27 Agustus Dilakukan Kelompok Perusuh
“Presiden harus lanjutkan agenda reformasi TNI karena hal tersebut juga sdh diamanatkan dlm nawa cita presiden,” kata Feri Kusuma dalam sebuah diskusi daring dikutip Minggu (6/8/2023).
“Memasuki masa persidangan DPR RI agenda reformasi TNI harus dipercepat sehingga hal yang paling logis adalah dengan adanya PERPU penggati UU militer,” tegasnya.
Sebelumnya, Kapendam I/BB Kolonel Rico Siagian membenarkan kedatangan anggota Kumdam, yakni Mayor Dedi Hasibuan dan prajurit TNI lainnya ke Satreskrim Polrestabes Medan. Rico mengaku kedatangan Mayor Dedi ingin menanyakan terkait penangguhan ARH.
“Intinya dari Mayor Dedi ingin menanyakan surat penangguhan yang mereka buat sudah sampai mana. Setelah dijelaskan mereka memahami bahwa surat itu baru diterima hari ini jam 14.00 WIB,” ungkapnya.
Rico mengatakan bahwa penangguhan penahanan terhadap ARH telah ditindaklanjuti oleh pihak Polrestabes Medan.
“Mau datang 1 orang atau 10 orang menurut saya bukan menjadikan sesuatu yang negatif. Memang kebetulan Dedi membawa teman-temannya, tapi bukan berarti untuk menyerang,” cetusnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, kedatangan Mayor Dedi Hasibuan yang merupakan penasehit hukum dari Kumdam I/BB untuk berkoordinasi terkait proses hukum saudaranya, ARH.
“Ia ingin berkoordinasi atas proses hukum yang dihadapi saudaranya, yaitu ARH,” kata Hadi.
Hadi menegaskan bahwa hal ini adalah kesalahpahaman. Pada prinsipnya Kepolisian profesional dalam menegakan hukum berdasarkan aturan berlaku.
Jadi sekali lagi ini kesalahpahaman personal. Kami TNI-Polri solid, setiap hal selalu dikoordinasikan dengan baik,” kata Hadi.
