KOMA.ID, JAKARTA – Jurnalis dan pembuat film dokumenter Dandhy Laksono mengkritik pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Merah Putih. Menurutnya, program tersebut tidak bertujuan membangun kapasitas atau kompetensi pengelola koperasi, melainkan menjadi instrumen untuk memperkuat dominasi militer di ruang sipil.
Pandangan tersebut disampaikan Dandhy melalui pernyataan yang diunggah di media sosial menyusul polemik pelaksanaan Latsarmil bagi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
PBHI Desak Usut Pidana Kematian 5 Peserta Latsarmil KDMP, Nilai Program Sarat Militerisasi Sipil
“Latihan Dasar Kemiliteran untuk manajer Koperasi Merah Putih itu memang bukan untuk urusan capacity building,” tulis Dandhy melalui akun X pribadinya @Dandhy_Laksono, Sabtu (27/6/2026).
Ia menilai pelatihan tersebut tidak tepat jika dibandingkan dengan program pengembangan sumber daya manusia yang lazim diterapkan di dunia usaha maupun korporasi.
“Gak usah repot-repot dibandingin sama Alfamart,” lanjutnya.
Menurut Dandhy, persoalan utama bukan terletak pada metode pelatihan, melainkan pada arah kebijakan yang dinilainya memperluas pengaruh militer ke dalam sektor-sektor sipil.
Ia berpandangan pelaksanaan Latsarmil merupakan bagian dari upaya membangun relasi yang menempatkan institusi militer sebagai pihak yang superior dalam berbagai urusan di luar fungsi pertahanan negara.
Pernyataan tersebut menambah daftar kritik terhadap program Latsarmil calon manajer KDMP yang belakangan menjadi sorotan publik. Polemik semakin menguat setelah muncul laporan meninggalnya sejumlah peserta selama mengikuti pelatihan, sehingga memunculkan desakan dari berbagai kalangan agar pemerintah mengevaluasi bahkan menghentikan pelaksanaan program tersebut serta mengusut tuntas penyebab kematian para peserta.
“Ini strategi menanamkan dominiasi militer terhadap ide supremasi sipil. Agar mereka selalu ingat siapa ‘superior’ nya,” tegas Dandhy.
