Koma.id, Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak pemerintah menghentikan praktik militerisasi ruang sipil menyusul meninggalnya lima calon Manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) saat mengikuti pelatihan dasar militer.
Dalam pernyataan resminya, koalisi menyampaikan belasungkawa kepada keluarga para korban sekaligus menilai tragedi tersebut merupakan konsekuensi dari kebijakan yang sejak awal dinilai keliru karena menerapkan pendekatan militer dalam program yang ditujukan bagi masyarakat sipil.
Koalisi menilai pelatihan dasar militer tidak memiliki relevansi dengan tugas dan tanggung jawab calon pengelola koperasi. Menurut mereka, kompetensi seorang manajer koperasi seharusnya dibangun melalui penguasaan tata kelola organisasi, kepemimpinan partisipatif, akuntabilitas, literasi keuangan, serta pemberdayaan masyarakat, bukan melalui latihan kemiliteran.
Adang Daradjatun: Pengungkapan Jaringan Judol Internasional Bukti Komitmen Bareskrim Polri
Selain itu, pelibatan TNI dalam pelaksanaan program KDMP dinilai tidak tepat karena berada di luar fungsi utama institusi pertahanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan tersebut juga disebut mencerminkan semakin meluasnya praktik militerisasi dalam ruang-ruang sipil.
Koalisi berpandangan bahwa pendekatan militeristik tidak sesuai diterapkan kepada masyarakat sipil. Karakter organisasi sipil yang mengedepankan dialog, berpikir kritis, kreativitas, inovasi, dan pengambilan keputusan secara partisipatif dinilai berbeda dengan budaya militer yang bertumpu pada sistem komando, hierarki, dan kepatuhan.
Menurut koalisi, penerapan budaya militer dalam organisasi sipil berpotensi melahirkan pola kepemimpinan yang lebih otoritatif, minim dialog, serta mengurangi ruang kritik dan kolaborasi. Kondisi tersebut dinilai tidak akan menghasilkan pengelola koperasi yang profesional, bahkan dapat mengikis budaya organisasi yang sehat dan demokratis.
Koalisi juga mengaitkan peristiwa ini dengan kritik yang sebelumnya pernah disampaikan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang menggunakan pendekatan militer dalam urusan sipil, termasuk program pendidikan bercorak militer bagi anak-anak di Jawa Barat. Menurut mereka, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pendekatan militer bukanlah solusi bagi persoalan pendidikan maupun pengembangan kapasitas masyarakat sipil.
Atas dasar itu, Koalisi Masyarakat Sipil meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program pelatihan calon Manajer KDMP serta menghentikan kebijakan yang dinilai memperluas praktik militerisasi di ruang sipil. Mereka menegaskan pengembangan kapasitas pengelola koperasi semestinya difokuskan pada peningkatan kompetensi manajerial, tata kelola organisasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai tujuan pembentukan koperasi.
